Pegawai negeri sipil (PNS). (ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat)
Saya kira tidak adil kalau menaikkan tunjangan aparatnya, sementara programnya itu dikurangi, menurut saya itu tidak logis di aspek tanggung jawab di birokrasi kita,"
Ternate (ANTARA News) - Wakil Rektor I Universitas Khairun Ternate, DR. M. Ridha Ajam, menyatakan rencana kenaikan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diwacanakan Menteri Pendayagunaan Aparatu Negara dan Redivasi Birokrasi (MenPan-RB) perlu didukung tetapi sewajarnya.
"Dari aspek kesejahteraan perlu didukung rencana pemerintah menaikkan tunjangan birokrasi, tetapi harus sewajarnya," kata M. Ridha di Ternate, Sabtu.
Ia menyatakan kenaikan itu harus berbanding lurus dengan kinerja aparatur negara, apalagi masyarakat menilai kinerja PNS belum sesuai dengan apa yang diharapkan.
"Publik menilai kinerja birokrasi masih lemah, program yang dibuat belum 100 persen berpihak kepada masyarakat," katanya.
M. Ridha berpendapat, tunjangan birokrasi bisa dinaikkan jika kinerjanya sudah terukur, dimana program kerja SKPD betul-betul menyentuh pada kepentingan masyarakat.
"Parameter ini yang harus jadi rujukan DPRD dan Kepala Daerah provinsi maupun kabupaten/kota. Kalau itu tidak dilakukan sebaiknya ditunda," katanya.
Mantan Rektor III Unkhair itu juga menyoroti rencana pemangkasan program-program kerja SKPD dalam rangka meningkatkan tunjangan dan fasilitas pimpinan dan anggota DPRD.
"Saya kira tidak adil kalau menaikkan tunjangan aparatnya, sementara programnya itu dikurangi, menurut saya itu tidak logis di aspek tanggung jawab di birokrasi kita," katanya.
"Yang harus dilakukan adalah penguatan program kerja SKPD yang nantinya berefek positif pada kesejahteraan masyarakat," tandasnya.
"Dari aspek kesejahteraan perlu didukung rencana pemerintah menaikkan tunjangan birokrasi, tetapi harus sewajarnya," kata M. Ridha di Ternate, Sabtu.
Ia menyatakan kenaikan itu harus berbanding lurus dengan kinerja aparatur negara, apalagi masyarakat menilai kinerja PNS belum sesuai dengan apa yang diharapkan.
"Publik menilai kinerja birokrasi masih lemah, program yang dibuat belum 100 persen berpihak kepada masyarakat," katanya.
M. Ridha berpendapat, tunjangan birokrasi bisa dinaikkan jika kinerjanya sudah terukur, dimana program kerja SKPD betul-betul menyentuh pada kepentingan masyarakat.
"Parameter ini yang harus jadi rujukan DPRD dan Kepala Daerah provinsi maupun kabupaten/kota. Kalau itu tidak dilakukan sebaiknya ditunda," katanya.
Mantan Rektor III Unkhair itu juga menyoroti rencana pemangkasan program-program kerja SKPD dalam rangka meningkatkan tunjangan dan fasilitas pimpinan dan anggota DPRD.
"Saya kira tidak adil kalau menaikkan tunjangan aparatnya, sementara programnya itu dikurangi, menurut saya itu tidak logis di aspek tanggung jawab di birokrasi kita," katanya.
"Yang harus dilakukan adalah penguatan program kerja SKPD yang nantinya berefek positif pada kesejahteraan masyarakat," tandasnya.
Editor: Tasrief Tarmizi
COPYRIGHT © ANTARA 2017
0 comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.