Lamongan (ANTARA News) - Pemerintah Desa Sidorejo, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan, Timur, berinisiatif menggunakan sampah yang dikelola Bank Sampah untuk membayar iuran premi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Camat Lamongan, Etik Sulistyani, di Lamongan, Senin, mengatakan bahwa inisiatif itu bertujuan agar semua warganya bisa tercover BPJS, karena selama ini baru 73,75 persen penduduk Kecamatan Lamongan yang tercakup JKN.

Ia menyebutkan, dari sebanyak 67.552 jiwa penduduk Kecamatan Lamongan ada sebanyak 49.818 jiwa yang sudah termasuk layanan kesehatan umum (Universal Health Coverage/UHC) JKN, dan sisanya 17.734 jiwa atau 26,25 persen belum tercakup.

Rinciannya, menurut dia, dari 17.734 jiwa yang belum tercakup UHC, 14.301 jiwa diantaranya bisa dengan pembiayaan mandiri karena termasuk yang mampu, sedangkan sisanya sebanyak 3.434 jiwa kurang mampu.

Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Pemerintah Kabupaten Lamongan, Agus Hendrawan, mengatakan bahwa inisiatif itu adalah salah satu bagian terobosan yang juga dilakukan Pemkab Lamongan untuk menuntaskan target capaian 100 persen UHC pada akhir tahun 2018.

"Peluncuran program Bank Sampah untuk membayar iuran premi Program JKN ini juga dilakukan Bupati Lamongan, Fadeli, di Desa Sidorejo, bersamaan dengan program Lamongan Green and Clean (LGC) 2018," kata Agus.
Bank Sampah untuk premi JKN semacam itu, dikemukakannya, akan diperluas ke seluruh Bank Sampah yang ada, dan saat ini terdapat 900 unit di Lamongan, serta ditargetkan bisa menjadi 1.000 unit di akhir 2018.

"Secara teknis, setiap kali warga mengirimkan sampahnya ke Bank Sampah,maka hasil perolehannya akan di auto debetkan untuk pembayaran iuran premi JKN," katanya.

Program tersebut, menurut dia, juga menjadi bagian untuk pencapaian pengelolaan sampah yang mengusung aksi mengurangi, daur pakai dan daur ulang (reduce, reuse & recycle/3R) menjadi 50 persen untuk kawasan kota dan 20,5 persen di seluruh kabupaten.

Agus menambahkan, saat ini capaian 3R Lamongan di kawasan kota senilai 48,5 persen dan 19,9 persen di seluruh kabupaten, dan sebanyak 17.251 kader lingkungan akan menjadi bagian untuk menyukseskan program tersebut.

Sekretaris Kabupaten Lamongan, Yuhronur Efendi, menyebutkan saat ini dari 1.354.119 warga Lamongan ada sebanyak 61,48 persen sudah tercakup JKN, atau 825.989 jiwa.

"Bupati mencanangkan 100 persen UHC di akhir tahun 2018. Salah satu upayanya seperti yang dilakukan oleh Kecamatan Deket. Sisa warganya yang belum tercover UHC dibiayai oleh Bank Sampah," katanya menambahkan.
Pewarta: 
Editor: Priyambodo RH
COPYRIGHT © ANTARA 2018