Dokumentasi Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kiri) menyerahkan buku Paradoks Indonesia kepada Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal (kanan) saat mendeklarasikan dukungan putaran kedua Pilkada DKI di Kantor DPP Partai Gerindra, Jakarta, Sabtu (1/4/2017). Sebanyak 13 organisasi Buruh DKI yang tergabung dalam Koalisi Buruh Jakarta (KBJ) mendeklarasikan dukungan terhadap pasangan calon Anies Baswedan-Sandiaga Uno di putaran kedua Pilkada DKI Jakarta 2017. (ANTARA /Reno Esnir)
Sejauh ini hanya Prabowo Subianto yang berkomitmen untuk menjalan tuntutan buruh dan rakyat. Karena itu, buruh KSPI secara bulat akan memberikan dukungan kepada beliau menjadi Presiden perideo tahun 2019-2024."
Jakarta (ANTARA News) - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) memutuskan secara bulat dan aklamasi untuk mendukung Prabowo Subianto pada pemilu presiden tahun 2019.
"Sejauh ini hanya Prabowo Subianto yang berkomitmen untuk menjalan tuntutan buruh dan rakyat. Karena itu, buruh KSPI secara bulat akan memberikan dukungan kepada beliau menjadi Presiden perideo tahun 2019-2024," kata Presiden KSPI Said Iqbal dalam siaran pers yang diterima Antara Jakarta, Minggu (29/4).
Lebih lanjut dijelaskan keputusan ini diambil setelah perwakilan pimpinan federasi serikat pekerja afiliasi KSPI dan peserta Rakernas menyampaikan pandangannya tentang sosok calon presiden yang akan didukung oleh KSPI pada tahun 2019 nanti.
Salah satu pertimbangan KSPI memberikan dukungan kepada Prabowo Subianto, karena ia memiliki komitmen untuk menjalankan 10 tuntutan buruh dan rakyat (Sepultura) yang diajukan oleh KSPI dalam bentuk kontrak politik.
Dukungan tersebut, lanjut Iqbal, akan dideklarasikan di Istora Senayan pada tanggal 1 Mei 2018 yang dihadiri puluhan ribu buruh.
Selain itu, KSPI juga merekomendasikan kepada partai politik untuk menjadikan Rizal Ramli sebagai Calon Wakil Presiden (Cawapres) untuk Prabowo Subianto. Rizal Ramli dinilai sebagai sosok yang tepat untuk mendampingi Prabowo, karena ia dianggap sebagai sosok yang memahami dan bisa mencarikan solusi atas persoalan ekonomi.
Di sela-sela Rakernas, terutama ketika membahas berbagai regulasi terkait ketenagakerjaan yang dianggap tidak berpihak kepada kaum buruh, seruan `ganti presiden` beberapa kali terdengar. Inilah yang juga menjadi alasan bagi KSPI untuk tidak memberikan dukungan kepada petahana Presiden Joko Widodo. Karena beberapa kebijakan Pemerintah dianggap tidak pro buruh, seperti kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, Undang-Undang Tax Amnesty, hingga Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang TKA.
"Sejauh ini hanya Prabowo Subianto yang berkomitmen untuk menjalan tuntutan buruh dan rakyat. Karena itu, buruh KSPI secara bulat akan memberikan dukungan kepada beliau menjadi Presiden perideo tahun 2019-2024," kata Presiden KSPI Said Iqbal dalam siaran pers yang diterima Antara Jakarta, Minggu (29/4).
Lebih lanjut dijelaskan keputusan ini diambil setelah perwakilan pimpinan federasi serikat pekerja afiliasi KSPI dan peserta Rakernas menyampaikan pandangannya tentang sosok calon presiden yang akan didukung oleh KSPI pada tahun 2019 nanti.
Salah satu pertimbangan KSPI memberikan dukungan kepada Prabowo Subianto, karena ia memiliki komitmen untuk menjalankan 10 tuntutan buruh dan rakyat (Sepultura) yang diajukan oleh KSPI dalam bentuk kontrak politik.
Dukungan tersebut, lanjut Iqbal, akan dideklarasikan di Istora Senayan pada tanggal 1 Mei 2018 yang dihadiri puluhan ribu buruh.
Selain itu, KSPI juga merekomendasikan kepada partai politik untuk menjadikan Rizal Ramli sebagai Calon Wakil Presiden (Cawapres) untuk Prabowo Subianto. Rizal Ramli dinilai sebagai sosok yang tepat untuk mendampingi Prabowo, karena ia dianggap sebagai sosok yang memahami dan bisa mencarikan solusi atas persoalan ekonomi.
Di sela-sela Rakernas, terutama ketika membahas berbagai regulasi terkait ketenagakerjaan yang dianggap tidak berpihak kepada kaum buruh, seruan `ganti presiden` beberapa kali terdengar. Inilah yang juga menjadi alasan bagi KSPI untuk tidak memberikan dukungan kepada petahana Presiden Joko Widodo. Karena beberapa kebijakan Pemerintah dianggap tidak pro buruh, seperti kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, Undang-Undang Tax Amnesty, hingga Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang TKA.
Pewarta: Jaka Sugianta
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2018
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2018
0 comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.