Mengupayakan demokrasi yang ideal

Foto Arsip - Suatu survey elektabilitas cawapres (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)

Mungkinkah Jokowi sebagai calon presiden petahana dan cawapres yang mendampinginya dalam Pemilihan Presiden 2019 akan bertarung melawan kotak kosong karena tiadanya pesaing politik yang menantangnya?

Karena dalam politik apa pun bisa terjadi, pertanyaan di atas jelas bersifat afirmatif. Apalagi Pilkada serentak 2017 maupun 2018 memperlihatkan bahwa rivalitas calon tunggal yang berlaga melawan kotak kosong juga dimungkinkan.

Belakangan ini anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy`ari juga menjelaskan aturan yang akan diterapkan dalam Pilpres 2019 bahwa kalau calon tunggal dikalahkan oleh kotak kosong, pemilihan putaran kedua akan diselenggarakan.

Alangkah absurdnya demokrasi di Tanah Air jika kemungkinan-kemungkinan yang tak lazim itu benar-benar terjadi. Lalu bagaimana jika di putaran kedua, bahkan kalau masih ada putaran ketiga, yang menang tetap kotak kosong? Pengandaian yang absurd itu tentu perlu dicegah sejak awal. Artinya, semua pihak yang menjadi pemangku kepentingan demokrasi perlu mengusahakan beroperasinya demokrasi yang ideal sebelum terperosok ke praksis demokrasi yang tak lazim itu.

Mengacu pada sistem demokrasi yang sudah matang di Amerika Serikat, tampaknya pengubuhan dua kekuatan politik tak perlu dipandang sebagai hal yang membahayakan atau mengancam kesatuan dan persatuan bangsa.

Itu perlu dimengerti kalangan mana pun, terutama elite politik. Nyatanya masih banyak politikus yang berpandangan bahwa pertarungan ulang yang mempertemukan Joko Widodo sebagai petahana melawan Prabowo Subianto pada Pilpres 2019 merupakan laga yang berbahaya karena akan membelah bangsa menjadi dua dan bisa mengancam persatuan.

Karena pandangan pesimistis semacam itulah lalu muncul justifikasi terhadap wacana tentang menjadikan Prabowo bukannya sebagai rival petahana, namun sebagai cawapres. Karena menurut pandangan umum sebagaimana diperkuat oleh hasil jajak pendapat bahwa Prabowo merupakan satu-satunya pesaing terkuat melawan Jokowi, konsekuensinya adalah pasangan capres-cawapres itu akan menjadi pasangan calon tunggal dalam Pilpres 2019.

Syukurlah wacana yang bernada suram bagi perkembangan demokrasi itu dimentahkan oleh Prabowo dan parpol yang dipimpinnya, Partai Gerindra. Prabowo akan maju sebagai capres melawan petahana.

Politikus yang khawatir bahwa Pilpres 2019 akan senasib dengan Pilgub DKI Jakarta 2017 yang diwarnai dengan isu-isu rawan yang mengusung perkara rasial dan keagamaan juga tak realistis.

Faktor petahana (Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok) yang berasal dari kalangan minoritas, baik dari aspek keagamaan maupun rasial dalam Pilgub DKI Jakarta 2017 jelas tak dipenuhi oleh kenyataan dalam Pilpres 2019.

Jokowi sebagai petahana adalah warga negara beragama Islam dan dari etnis Jawa, yang jelas-jelas mengandung paralelisme identitas dengan lawan politik yang akan berlaga, dengan catatan Prabowo benar-benar merealisasikan komitmennya untuk berlanding ulang melawan Jokowi.

Fakta lain yang perlu diingatkan kembali di sini adalah bahwa Pilgub DKI Jakarta 2017 yang dimenangkan oleh pasangan Anies Baswedan - Sandiaga Uno berlangsung aman, demokratis dan tanpa kerusuhan sosial.

Dengan demikian, tampaknya berlebihan jika ada prediksi yang kelam bahwa Pilpres 2019 harus dihindarkan dari terjadinya pertarungan ulang antara petahana melawan penantang yang sama seperti Pilpres sebelumnya.

Siapa pun lawan petahana dalam Pilpres 2019, semua pihak perlu mengupayakan terhindarnya kasus pilkada yang memeragakan calon tunggal melawan kotak kosong dalam pilpres mendatang.

Pikiran positif untuk mengupayakan terhindarnya calon tunggal melawan kotak kosong dalam Pilpres 2019 adalah bahwa pesaing petahana yang maju sebagai capres sedang berinvestasi politik untuk berlaga di periode Pilpres berikutnya.

Politikus Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono membuktikan bahwa kini namanya semakin popular setelah maju dalam Pilgub DKI Jakarta 2017 sekalipun saat itu banyak kalangan yang menilai bahwa AHY ibarat penggembira dalam pertarungan riil antara Anies melawan Ahok.

Kemungkinan terjadinya poros ketiga dalam Pilpres 2019 agaknya jauh lebih ideal dalam perspektif demokratis ketimbang terjadinya calon tunggal melawan kotak kosong.

Munculnya poros ketiga menandakan bahwa demokrasi di Tanah Air masih sehat karena stok pemimpin bangsa tersedia secara memadai dan bukannya langka. Perspektif semacam ini jelas mengandaikan bahwa para elite politik di Tanah Air tidak berpolitik semata-mata demi pertimbangan finansial.

Salah satu faktor yang mengakibatkan terjadinya pencalonan tunggal dalam pilkada adalah prediksi bahwa petahana terlalu kuat untuk dilawan. Melawan calon tunggal itu dengan mengajukan pesaing hanya membuang-buang dana dan logistik.

Namun, pandangan negatif semacam itu tentu bukan pilihan pada umumnya sehingga masih ada, bahkan tak sedikit politikus yang berpandangan positif sebagaimana dilakukan AHY dalam Pilgub DKI Jakarta 2017.

Menghindari terjadinya calon tunggal Pilpres 2019 juga bisa dilakukan oleh petahana dan elite parpol utama pendukungnya, yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) untuk tidak lagi bermanuver menambah atau mempergemuk koalisi parpol, yang saat ini sebetulnya sudah cukup kuat melawan kubu lawan.

Bagi parpol yang saat ini masih belum menentukan pilihannya untuk berkubu pada petahana atau lawannya, upaya memperideal demokrasi di Tanah Air bisa dilakukan dengan memilih menjadi penyeimbang kekuatan politik, sebagaimana yang pernah dinyatakan oleh Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.

Baca juga: Prabowo nyatakan siap mencalonkan diri menjadi presiden
Baca juga: Partai Demokrat persiapkan AHY sebagai capres/cawapres
Baca juga: Presiden sebut pemilihan cawapres masih panjang

Pewarta: Mulyo Sunyoto
Editor: Aditia Maruli Radja
COPYRIGHT © ANTARA 2018