ilustrasi: Foto udara suasana pelabuhan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) menjelang pelaksanaan Sail Sabang, di Sabang (Pulau Weh), Aceh, Kamis (23/11/2017). (ANTARA /Ampelsa)
Sabang, Aceh (ANTARA News) - Sebanyak 200-san peserta dialog "Budaya Panglima Laot" atau lembaga adat laut dari 18 Kabupaten/kota di provinsi paling ujung barat Indonesia menghasilkan sembilan rekomendasi untuk menjaga kelestarian ekosistem laut Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
"Keberadaan Panglima Laot di akui oleh Undang-Undang dan dialog budaya antar Panglima Loat se-Aceh tadi sedikitnya menghasilkan sembilan rekomendasi," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Panglima Laot Aceh Umar Bin Abdul Aziz, S.Ag, MA di Sabang, Minggu.
"Rekomendasi ini nantinya bersama Wali Kota Sabang Nazaruddin, dan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf akan diserahkan kepada Wali Nanggroe Aceh, Malek Mahmud Al Haytar agar semua pihak memiliki tanggung jawab yang sama menjaga ekosistem laut Aceh demi masa depan genarasi bangsa," sambung Umar.
Ada pun sembilan rekomendasi tersebut diantaranya, perlunya dukungan pemerintah dalam penguatan kelembagaan Panglima Laot se- Aceh.
Kemudian, perlu dilakukan kodifikasi dan penulisan hukum adat laot di masing-masing Lhok (wilayah) sebagai upaya pelestarian budaya pesisir.
Ketiga, perlunya penguatan dan penegakan hukum adat secara konsisten khususnya pelanggaran terhadap hari pantang melaut di seluruh Kabupaten/Kota.
Keempat, perlunya koordinasi yang lebih intensif antara pemerintah dengan Panglima Laot mulai tahap perencanaan hingga penyusunan kebijakan yang berkaitan dengan bantuan langsung kepada nelayan.
Kelima, perlunya penguatan kapasitas dan sosialisasi Qanun Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaaan Adat Istiadat dan Qanun Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat kepada nelayan, dan diusulkan menjadi program pemerintah di masing-masing Kabupaten/ Kota.
Selanjutnya keenam, perlunya dibentuk unit SAR dalam struktur Panglima Laot Kabupaten/Kota yang dilengkapi dengan Kapal Tanggap Darurat.
Ketujuh, mendorong pemerintah provinsi membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perikanan sebagai pilot projek.
Kedelapan, perlu menegaskan kembali pelarangan penggunaan bahan kimia beracun, bom dan alat kompressor yang tidak standar dalam penangkapan ikan.
Dan terakhir, melaksanakan pertemuan secara berskala setiap tahun antar Panglima Laot se-Aceh di Kota Sabang.
"Yang terakhir perlu saya jelaskan. Kenapa harus di Kota Sabang?, karena pertemuan Panglima Loat se-Aceh sekaligus khanduri laot baru pertama kali digagas oleh Wali Kota Sabang dan ini patut diapresiasi," ujar Sekjen Panglima Laot Aceh.
"Ide Wali Kota Sabang sangat brilian terkait khanduri laut atau pengelaran budaya dan kemudian dikemas menjadi industri pariwisata sangat tepat," tambah Umar.
Wali Kota Sabang Nazaruddin menyatakan, masyarakat nelayan merupakan ujung tombak kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari Sabang hingga Merauke.
"Nelayan itu ujung tombak kedaulatan negara, dan sudah sepatutnya pemerintah memberikan perhatian lebih kepada nelayan agar ekonomi terus terus membaik" kata Nazaruddin, usai pembukaan "Festival Khanduri Loat" atau kenduri laut di Dermaga Container (CT-3) BPKS Sabang.
"Keberadaan Panglima Laot di akui oleh Undang-Undang dan dialog budaya antar Panglima Loat se-Aceh tadi sedikitnya menghasilkan sembilan rekomendasi," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Panglima Laot Aceh Umar Bin Abdul Aziz, S.Ag, MA di Sabang, Minggu.
"Rekomendasi ini nantinya bersama Wali Kota Sabang Nazaruddin, dan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf akan diserahkan kepada Wali Nanggroe Aceh, Malek Mahmud Al Haytar agar semua pihak memiliki tanggung jawab yang sama menjaga ekosistem laut Aceh demi masa depan genarasi bangsa," sambung Umar.
Ada pun sembilan rekomendasi tersebut diantaranya, perlunya dukungan pemerintah dalam penguatan kelembagaan Panglima Laot se- Aceh.
Kemudian, perlu dilakukan kodifikasi dan penulisan hukum adat laot di masing-masing Lhok (wilayah) sebagai upaya pelestarian budaya pesisir.
Ketiga, perlunya penguatan dan penegakan hukum adat secara konsisten khususnya pelanggaran terhadap hari pantang melaut di seluruh Kabupaten/Kota.
Keempat, perlunya koordinasi yang lebih intensif antara pemerintah dengan Panglima Laot mulai tahap perencanaan hingga penyusunan kebijakan yang berkaitan dengan bantuan langsung kepada nelayan.
Kelima, perlunya penguatan kapasitas dan sosialisasi Qanun Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaaan Adat Istiadat dan Qanun Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat kepada nelayan, dan diusulkan menjadi program pemerintah di masing-masing Kabupaten/ Kota.
Selanjutnya keenam, perlunya dibentuk unit SAR dalam struktur Panglima Laot Kabupaten/Kota yang dilengkapi dengan Kapal Tanggap Darurat.
Ketujuh, mendorong pemerintah provinsi membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perikanan sebagai pilot projek.
Kedelapan, perlu menegaskan kembali pelarangan penggunaan bahan kimia beracun, bom dan alat kompressor yang tidak standar dalam penangkapan ikan.
Dan terakhir, melaksanakan pertemuan secara berskala setiap tahun antar Panglima Laot se-Aceh di Kota Sabang.
"Yang terakhir perlu saya jelaskan. Kenapa harus di Kota Sabang?, karena pertemuan Panglima Loat se-Aceh sekaligus khanduri laot baru pertama kali digagas oleh Wali Kota Sabang dan ini patut diapresiasi," ujar Sekjen Panglima Laot Aceh.
"Ide Wali Kota Sabang sangat brilian terkait khanduri laut atau pengelaran budaya dan kemudian dikemas menjadi industri pariwisata sangat tepat," tambah Umar.
Wali Kota Sabang Nazaruddin menyatakan, masyarakat nelayan merupakan ujung tombak kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari Sabang hingga Merauke.
"Nelayan itu ujung tombak kedaulatan negara, dan sudah sepatutnya pemerintah memberikan perhatian lebih kepada nelayan agar ekonomi terus terus membaik" kata Nazaruddin, usai pembukaan "Festival Khanduri Loat" atau kenduri laut di Dermaga Container (CT-3) BPKS Sabang.
Pewarta: Irman Yusuf
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2018
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2018
0 comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.