Akademisi, Azyumardi Azra (kanan) didampingi tokoh agama Buddha Suhadi Sendjaja (kiri) (ANTARA FOTO/Dodo Karundeng)
Jakarta (ANTARA News) - Guru Besar Sejarah dan Peradaban Islam UIN Azyumardi Azra mengatakan masjid seharusnya jauh dari politik partisan karena hal itu berpotensi memecah-belah umat.
"Masjid itu harus dijaga kesuciannya, dan harus dijauhkan dari politik keberpihakan karena kepentingan ini dapat membuat orang mementingkan kelompok dengan mengorbankan kepentingan pihak lain," kata Azyumardi Azra di Masjid Istiqlal, Jakarta, Senin.
Dia mengatakan fenomena tersebut telah terjadi belakangan ini, menurut dia pendidikan politik tetap penting bagi umat islam tetapi tidak memiliki keberpihakan pada golongan tertentu.
Survei tentang masjid oleh Center for the Study of Religion and Culture (CSRC) UIN Jakarta pada 2010 menemukan meluasnya penggunaan mimbar masjid untuk kepentingan politik.
Pengurus masjid dan jamaah lama-kelamaan menjadi permisif pada paham dan praksis kekerasan.
Misalnya, sembilan persen takmir masjid yang disurvey di wilayah DKI Jakarta setuju penggunaan kekerasan atas nama "amar maruf nahy munkar" dan dengan prosentase sama mereka menyetujui pembentukan negara Islam di Indonesia.
Dia mengatakan Indonesia sebenarnya tidak memiliki tradisi menjadikan masjid sebagai pusat aktivitas politik kekuasaan seperti yang terjadi di dunia arab.
"Masjid itu harus dijaga kesuciannya, dan harus dijauhkan dari politik keberpihakan karena kepentingan ini dapat membuat orang mementingkan kelompok dengan mengorbankan kepentingan pihak lain," kata Azyumardi Azra di Masjid Istiqlal, Jakarta, Senin.
Dia mengatakan fenomena tersebut telah terjadi belakangan ini, menurut dia pendidikan politik tetap penting bagi umat islam tetapi tidak memiliki keberpihakan pada golongan tertentu.
Survei tentang masjid oleh Center for the Study of Religion and Culture (CSRC) UIN Jakarta pada 2010 menemukan meluasnya penggunaan mimbar masjid untuk kepentingan politik.
Pengurus masjid dan jamaah lama-kelamaan menjadi permisif pada paham dan praksis kekerasan.
Misalnya, sembilan persen takmir masjid yang disurvey di wilayah DKI Jakarta setuju penggunaan kekerasan atas nama "amar maruf nahy munkar" dan dengan prosentase sama mereka menyetujui pembentukan negara Islam di Indonesia.
Dia mengatakan Indonesia sebenarnya tidak memiliki tradisi menjadikan masjid sebagai pusat aktivitas politik kekuasaan seperti yang terjadi di dunia arab.
Editor: B Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2017
0 comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.