Pernyataan Sikap Partai Golkar Ketua Umum DPP Partai Golkar Setya Novanto (tengah) seusai memberikan keterangan pers terkait hasil rapat pleno tertutup di Kantor DPP Partai Golkar, Palmerah, Jakarta, Selasa (18/7/2017). DPP Partai Golkar memutuskan mematuhi keputusan Rapimnas 2017 bahwa tidak ada Munaslub untuk menggantikan Ketua Umum DPP Partai Golkar, sehingga Setya Novanto akan menjalankan tugasnya sebagai Ketum hingga akhir masa jabatan tahun 2019 walaupun telah ditetapkan menjadi tersangka kasus korupsi KTP-el oleh KPK. (ANTARA FOTO/Aprillio Akbar)
...Partai Golkar harus dipimpin kader yang bersih, memenuhi kriteria prestasi, dedikasi, loyalitas, dan tidak tercela."
Jakarta (ANTARA News) - Tiga organisasi pendiri Partai Golkar mendesak partai tersebut untuk segera melaksanakan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) selambat-lambatnya tanggal 15 Desember 2017, dengan melihat kondisi internal yang harus segera berbenah.
"Agar proses pergantian Ketua Umum dapat berjalan secara demokratis dan terpilihnya Ketua Umum DPP Partai Golkar yang definitif," kata Ketua Dewan Pimpinan Nasional Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (Depinas SOKSI), Fatahillah Ramli dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis.
Ormas Trikarya tersebut adalah Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI), Kesatuan Organisasi Serbaguna Gotong Royong (Kosgoro) 1957 dan Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR).
Fatahillah mengatakan sikap kedua ormas trikarya itu adalah apabila DPP Partai Golkar tidak menyelenggarakan Musyawarah Luar Biasa (Munaslub), maka Trikarya akan menggalang dukungan dari seluruh kader partai.
Dia menjelaskan galangan dukungan itu akan menyatakan mosi tidak percaya terhadap Pelaksana Tugas Ketua Umum Partai Golkar.
"Ketiga, kami nilai Partai Golkar harus dipimpin kader yang bersih, memenuhi kriteria prestasi, dedikasi, loyalitas, dan tidak tercela," ujarnya.
Hal itu menurut dia secara umum dikehendaki pemilik suara dan publik secara umum demi mengembalikan marwah Partai Golkar dan memenangkan Pilkada 2018 dan Pemilu 2019.
Ketua KOSGORO 1957, Lamhot Sinaga dalam konferensi pers tersebut mengatakan Munaslub tersebut sebagai pelaksanaan keputusan Rapat Pleno pada 21 November 2017 lalu di DPP Partai Golkar yang menyatakan bahwa jika Ketua Umum Setya Novanto (Setnov) kalah dalam praperadilan maka harus mengundurkan diri.
Namun jika Setnov tidak mau mengundurkan diri, menurut dia, maka Rapat Pleno telah memutuskan untuk melaksanakan Munaslub.
"Opini publik atas kondisi Golkar yang tercoreng akibat kasus korupsi KTP Elektronik yang menjerat Novanto menyebabkan citra dan elektabilitas Partai Golkar menurun sangat drastis," ujarnya.
Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan MKGR, Chairuddin Simatupang menilai bahwa saat ini Golkar perlu mengambil langkah penyelamatan apapun cara karena menyelamatkan partai tersebut sama dengan menyelamatkan Indonesia.
Selain itu dia menilai saat ini Golkar perlu melakukan rekonsolidasi ideologi yang sudah mulai ditinggalkan partai tersebut.
"Golkar sudah mulai melupakan bahwa kekuatan partai adalah konsolidasi ideologi. Dasar perjuangan Golkar harus dibangkitkan lagi," ujarnya.
"Agar proses pergantian Ketua Umum dapat berjalan secara demokratis dan terpilihnya Ketua Umum DPP Partai Golkar yang definitif," kata Ketua Dewan Pimpinan Nasional Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (Depinas SOKSI), Fatahillah Ramli dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis.
Ormas Trikarya tersebut adalah Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI), Kesatuan Organisasi Serbaguna Gotong Royong (Kosgoro) 1957 dan Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR).
Fatahillah mengatakan sikap kedua ormas trikarya itu adalah apabila DPP Partai Golkar tidak menyelenggarakan Musyawarah Luar Biasa (Munaslub), maka Trikarya akan menggalang dukungan dari seluruh kader partai.
Dia menjelaskan galangan dukungan itu akan menyatakan mosi tidak percaya terhadap Pelaksana Tugas Ketua Umum Partai Golkar.
"Ketiga, kami nilai Partai Golkar harus dipimpin kader yang bersih, memenuhi kriteria prestasi, dedikasi, loyalitas, dan tidak tercela," ujarnya.
Hal itu menurut dia secara umum dikehendaki pemilik suara dan publik secara umum demi mengembalikan marwah Partai Golkar dan memenangkan Pilkada 2018 dan Pemilu 2019.
Ketua KOSGORO 1957, Lamhot Sinaga dalam konferensi pers tersebut mengatakan Munaslub tersebut sebagai pelaksanaan keputusan Rapat Pleno pada 21 November 2017 lalu di DPP Partai Golkar yang menyatakan bahwa jika Ketua Umum Setya Novanto (Setnov) kalah dalam praperadilan maka harus mengundurkan diri.
Namun jika Setnov tidak mau mengundurkan diri, menurut dia, maka Rapat Pleno telah memutuskan untuk melaksanakan Munaslub.
"Opini publik atas kondisi Golkar yang tercoreng akibat kasus korupsi KTP Elektronik yang menjerat Novanto menyebabkan citra dan elektabilitas Partai Golkar menurun sangat drastis," ujarnya.
Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan MKGR, Chairuddin Simatupang menilai bahwa saat ini Golkar perlu mengambil langkah penyelamatan apapun cara karena menyelamatkan partai tersebut sama dengan menyelamatkan Indonesia.
Selain itu dia menilai saat ini Golkar perlu melakukan rekonsolidasi ideologi yang sudah mulai ditinggalkan partai tersebut.
"Golkar sudah mulai melupakan bahwa kekuatan partai adalah konsolidasi ideologi. Dasar perjuangan Golkar harus dibangkitkan lagi," ujarnya.
Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2017
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2017
0 comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.