Tentara Filipina melintasi masjid sebelum menyerang pemberontak milisi Maute yang sempat menguasai kota Marawi di Filipina Selatan, 25 Mei 2017. (Reuters)
... telah berkomunikasi dengan 16 WNI itu. Mereka meminta untuk dievakuasi...
Jakarta (ANTARA News) - Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi, menyatakan, kementerian yang dia pimpin belum menerima konfirmasi mengenai dugaan ada WNI yang tewas saat terjadi operasi militer di kota Marawi, Filipina.
"Saya belum dapat konfirmasi (mengenai kematian WNI) karena kami juga belum mendapat konfirmasi dari otoritas Filipina," kata Marsudi di Jakarta, Selasa.
Pemerintah Indonesia sebelumnya menerima informasi mengenai dugaan adanya beberapa warga asing, termasuk WNI, yang terbunuh selama operasi militer yang berlangsung di kota Marawi pada 25 Mei.
Kementerian Luar Negeri juga menerima informasi tentang penemuan satu paspor Indonesia, namun Marsudi tidak dapat menyebutkan identitas pemilik paspor tersebut.
Paspor tersebut sekarang dipegang pihak militer Filipina (Armed Forces of the Philippines/AFP) untuk diselidiki lebih lanjut.
Kementerian Luar Negeri masih terus berkomunikasi secara intensif dengan otoritas setempat di Filipina dan perwakilan Indonesia di kota Davao dan Manila untuk memantau perkembangan di Marawi.
Selain itu, pemerintah Indonesia juga sebenarnya telah mengirim satu tim untuk membantu evakuasi WNI dari Marawi menyusul adanya baku tembak antara tentara Filipina dan kelompok bersenjata di Marawi.
Namun, upaya evakuasi tersebut belum memungkinkan untuk dilaksanakan karena pemerintah Filipina masih memberlakukan situasi gawat darurat militer dan operasi militer di Marawi.
Baca juga: (Kemlu nyatakan WNI diduga tewas di Marawi)
Sebanyak 16 orang WNI sekarang ini berada di wilayah Filipina selatan. Enam WNI berada di Municipality Sultan Naga Dimaporo, Provinsi Lanao del Norte, sementara 10 WNI lainnya yang adalah jemaah tabligh berada di Marawi, Provinsi Lanao del Sur.
"Kami telah berkomunikasi dengan 16 WNI itu. Mereka meminta untuk dievakuasi," ujar Marsudi.
Namun, dia menambahkan, keamanan dan keselamatan para WNI itu prioritas utama sehingga pemerintah Indonesia tidak dapat melaksanakan evakuasi tanpa adanya kerja sama dan dukungan dari otoritas di Filipina.
Kepolisian Indonesia terus berkoordinasi dengan kepolisian setempat di Filipina untuk membantu mengawasi dan memastikan keselamatan para WNI di Marawi.
Pihak Konsulat Jenderal Indonesia di Davao juga terus menjalin komunikasi dengan Kepolisian Provinsi Lanao del Sur di Marawi untuk memberikan perlindungan bagi WNI.
Pada Selasa Malam (23/5), Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, memberlakukan darurat militer di Mindanao, menyusul baku tembak antara tentara Filipina dengan kelompok bersenjata di Kota Marawi.
Dilaporkan media massa Filipina, baku tembak terjadi ketika polisi dan tentara bergerak untuk melaksanakan perintah penahanan seorang pemimpin kelompok Abu Sayyaf, Isnilon Hapilon.
Kelompok Maute kemudian menyerbu Kota Marawi sebagai bentuk respon atas rencana penahanan itu.
Baca juga: (Yang dilakukan Kementerian Luar Negeri atas 16 WNI di Marawi Filipina)
"Saya belum dapat konfirmasi (mengenai kematian WNI) karena kami juga belum mendapat konfirmasi dari otoritas Filipina," kata Marsudi di Jakarta, Selasa.
Pemerintah Indonesia sebelumnya menerima informasi mengenai dugaan adanya beberapa warga asing, termasuk WNI, yang terbunuh selama operasi militer yang berlangsung di kota Marawi pada 25 Mei.
Kementerian Luar Negeri juga menerima informasi tentang penemuan satu paspor Indonesia, namun Marsudi tidak dapat menyebutkan identitas pemilik paspor tersebut.
Paspor tersebut sekarang dipegang pihak militer Filipina (Armed Forces of the Philippines/AFP) untuk diselidiki lebih lanjut.
Kementerian Luar Negeri masih terus berkomunikasi secara intensif dengan otoritas setempat di Filipina dan perwakilan Indonesia di kota Davao dan Manila untuk memantau perkembangan di Marawi.
Selain itu, pemerintah Indonesia juga sebenarnya telah mengirim satu tim untuk membantu evakuasi WNI dari Marawi menyusul adanya baku tembak antara tentara Filipina dan kelompok bersenjata di Marawi.
Namun, upaya evakuasi tersebut belum memungkinkan untuk dilaksanakan karena pemerintah Filipina masih memberlakukan situasi gawat darurat militer dan operasi militer di Marawi.
Baca juga: (Kemlu nyatakan WNI diduga tewas di Marawi)
Sebanyak 16 orang WNI sekarang ini berada di wilayah Filipina selatan. Enam WNI berada di Municipality Sultan Naga Dimaporo, Provinsi Lanao del Norte, sementara 10 WNI lainnya yang adalah jemaah tabligh berada di Marawi, Provinsi Lanao del Sur.
"Kami telah berkomunikasi dengan 16 WNI itu. Mereka meminta untuk dievakuasi," ujar Marsudi.
Namun, dia menambahkan, keamanan dan keselamatan para WNI itu prioritas utama sehingga pemerintah Indonesia tidak dapat melaksanakan evakuasi tanpa adanya kerja sama dan dukungan dari otoritas di Filipina.
Kepolisian Indonesia terus berkoordinasi dengan kepolisian setempat di Filipina untuk membantu mengawasi dan memastikan keselamatan para WNI di Marawi.
Pihak Konsulat Jenderal Indonesia di Davao juga terus menjalin komunikasi dengan Kepolisian Provinsi Lanao del Sur di Marawi untuk memberikan perlindungan bagi WNI.
Pada Selasa Malam (23/5), Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, memberlakukan darurat militer di Mindanao, menyusul baku tembak antara tentara Filipina dengan kelompok bersenjata di Kota Marawi.
Dilaporkan media massa Filipina, baku tembak terjadi ketika polisi dan tentara bergerak untuk melaksanakan perintah penahanan seorang pemimpin kelompok Abu Sayyaf, Isnilon Hapilon.
Kelompok Maute kemudian menyerbu Kota Marawi sebagai bentuk respon atas rencana penahanan itu.
Baca juga: (Yang dilakukan Kementerian Luar Negeri atas 16 WNI di Marawi Filipina)
Editor: Ade Marboen
COPYRIGHT © ANTARA 2017
0 comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.