Menteri BUMN Rini Soemarno (ANTARA /HO/Suryono)
Yang jelas, Bu Menteri BUMN inginnya holding tambang yang ambil (divestasi Freeport)."
Jakarta (ANTARA News) - Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno mengatakan Menteri BUMN Rini Soemarno sangat menginginkan agar holding pertambangan dapat mengambil divestasi saham PT Freeport Indonesia (PTFI)
Harry seusai rapat kerja dengan Komisi VI DPR di Jakarta, Rabu, mengatakan masih ada 41,64 persen lagi yang bisa diserap setelah pemerintah memiliki 9,36 persen saham perusahaan asal Amerika Serikat itu.
"Yang jelas, Bu Menteri BUMN inginnya holding tambang yang ambil (divestasi Freeport)," katanya.
Kendati demikian, Harry menjelaskan untuk bisa mengambil sisa 41,64 persen divestasi saham PTFI, pemerintah pusat akan bekerja sama dengan pemerintah daerah.
Dengan demikian, holding tambang yang terdiri dari PT Inalum, PT Antam, PT Bukit Asam dan PT Timah, bukan satu-satunya pihak yang membeli saham PTFI nanti. Holding tambang itu nantinya akan masuk dalam konsorsium khusus yang memang berminat untuk membeli saham PTFI.
"Jumat (25/8) lalu sudah ada pembicaraan dengan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Jadi ada kerja sama pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemda untuk gunakan BUMN dan BUMD," katanya.
Meski belum ada keputusan pasti, Harry mengaku ingin proses pengambilalihan saham PTFI dapat berjalan sesegera mungkin. Tahapannya pun, kata dia, dapat dilakukan dua hingga tiga tahap, dengan penekanan jangka waktu yang tidak lama.
"Porsi pemerintah pusat akan lebih banyak daripada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten," ujarnya.
Ada pun terkait perhitungan harga divestasi sahamnya, Harry mengatakan nantinya akan ada penunjukan valuator independen untuk melakukan kajian.
"Nanti dari Freeport akan menunjuk, dari pemerintah juga akan menunjuk. Akhir minggu ini mudah-mudahan skemanya sudah jelas," pungkasnya.
Harry seusai rapat kerja dengan Komisi VI DPR di Jakarta, Rabu, mengatakan masih ada 41,64 persen lagi yang bisa diserap setelah pemerintah memiliki 9,36 persen saham perusahaan asal Amerika Serikat itu.
"Yang jelas, Bu Menteri BUMN inginnya holding tambang yang ambil (divestasi Freeport)," katanya.
Kendati demikian, Harry menjelaskan untuk bisa mengambil sisa 41,64 persen divestasi saham PTFI, pemerintah pusat akan bekerja sama dengan pemerintah daerah.
Dengan demikian, holding tambang yang terdiri dari PT Inalum, PT Antam, PT Bukit Asam dan PT Timah, bukan satu-satunya pihak yang membeli saham PTFI nanti. Holding tambang itu nantinya akan masuk dalam konsorsium khusus yang memang berminat untuk membeli saham PTFI.
"Jumat (25/8) lalu sudah ada pembicaraan dengan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Jadi ada kerja sama pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemda untuk gunakan BUMN dan BUMD," katanya.
Meski belum ada keputusan pasti, Harry mengaku ingin proses pengambilalihan saham PTFI dapat berjalan sesegera mungkin. Tahapannya pun, kata dia, dapat dilakukan dua hingga tiga tahap, dengan penekanan jangka waktu yang tidak lama.
"Porsi pemerintah pusat akan lebih banyak daripada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten," ujarnya.
Ada pun terkait perhitungan harga divestasi sahamnya, Harry mengatakan nantinya akan ada penunjukan valuator independen untuk melakukan kajian.
"Nanti dari Freeport akan menunjuk, dari pemerintah juga akan menunjuk. Akhir minggu ini mudah-mudahan skemanya sudah jelas," pungkasnya.
Editor: B Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2017
0 comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.