Kemenkeu (kemenkeu.go.id)
Makassar (ANTARA News) - Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJP) Provinsi Sulawesi Selatan, Alfiker Siringoringo mengatakan, misi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah mengurangi kesenjangan.
"Misi APBN itu mengurangi kesenjangan, sehingga pengalokasian dana ke daerah akan disesuaikan dengan kebutuhan daerah bersangkutan," kata Alfiker pada kegiatan "Perbendaharaan Menyapa" di Makassar, Senin.
Pada kegiatan tersebut yang merupakan rangka peringatan Hari Bakti Perbendaharaan, menghadirkan unsur mahasiswa, media dan umum.
Sedang pada paparan tentang alur pengelolaan keuangan negara, Alfiker menjelaskan bahwa APBN 2017 menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani adalah kredibel. Kondisi itu berbeda dengan APBN 2016 yang terkesan memaksakan diri, sehingga terpaksa melakukan pemangkasan anggaran di sana-sini.
Mengenai peran DJP sendiri, ia mengatakan memfokuskan diri sebagai "center" dari kebijakan fiskal pemerintah yang mengacu pada pemntapan pengelolaan fiskal untuk peningkatan daya saing, termasuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan.
Khusus mengenai pertumbuhan di Sulawesi, diakui masih di atas pertumbuhan nasional yakni rata-rata 6,7 persen, sedang pertumbuhan nasional pada kisaran lima persen.
Hanya saja, lanjut Alfiker, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota masih sebagian besar tergantung dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang disalurkan dari APBN.
Satu hal yang juga dipaparkan pada kegiatan itu adalah kini melalui program "Sakti", satuan kerja (Satker) pemerintah daerah tidak perlu lagi ke KPPN, namun cukup di tempat kerja masing-masing dapat terhubung secara "on line".
"Jadi kalau misalnya Satker di Pangkep dan Maros butuh uang, itu tidak perlu datang ke Makassar lagi, tapi bisa dikirimkan ke daerah masing-masing. Jadi lebih efisien dan aman," kata Alfiker.
"Misi APBN itu mengurangi kesenjangan, sehingga pengalokasian dana ke daerah akan disesuaikan dengan kebutuhan daerah bersangkutan," kata Alfiker pada kegiatan "Perbendaharaan Menyapa" di Makassar, Senin.
Pada kegiatan tersebut yang merupakan rangka peringatan Hari Bakti Perbendaharaan, menghadirkan unsur mahasiswa, media dan umum.
Sedang pada paparan tentang alur pengelolaan keuangan negara, Alfiker menjelaskan bahwa APBN 2017 menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani adalah kredibel. Kondisi itu berbeda dengan APBN 2016 yang terkesan memaksakan diri, sehingga terpaksa melakukan pemangkasan anggaran di sana-sini.
Mengenai peran DJP sendiri, ia mengatakan memfokuskan diri sebagai "center" dari kebijakan fiskal pemerintah yang mengacu pada pemntapan pengelolaan fiskal untuk peningkatan daya saing, termasuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan.
Khusus mengenai pertumbuhan di Sulawesi, diakui masih di atas pertumbuhan nasional yakni rata-rata 6,7 persen, sedang pertumbuhan nasional pada kisaran lima persen.
Hanya saja, lanjut Alfiker, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota masih sebagian besar tergantung dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang disalurkan dari APBN.
Satu hal yang juga dipaparkan pada kegiatan itu adalah kini melalui program "Sakti", satuan kerja (Satker) pemerintah daerah tidak perlu lagi ke KPPN, namun cukup di tempat kerja masing-masing dapat terhubung secara "on line".
"Jadi kalau misalnya Satker di Pangkep dan Maros butuh uang, itu tidak perlu datang ke Makassar lagi, tapi bisa dikirimkan ke daerah masing-masing. Jadi lebih efisien dan aman," kata Alfiker.
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2017
0 comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.