Presiden Joko Widodo (ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari)
Saya juga ingin mengingatkan kembali kebijakan money follow program betul-betul harus dijalankan tidak hanya sebatas label, tapi praktiknya money follow function. Untuk itu saya minta Bappenas dan Kementerian Keuangan betul-betul mengawal proses ini
Bogor (ANTARA News) - Presiden Joko Widodo meminta kementerian dan lembaga dapat menyederhanaan pelaksanaan program-program prioritas.
"Saya minta sederhananakan proses yang rumit-rumit, yang bertele-tele, yang bersifat administrasif, bangun modifikasi yang bersifat lintas kementerian dan lembaga," kata Presiden Jokowi saat membuka rapat terbatas (ratas) Perencanaan dan Penganggaran Optimalisasi Pembangunan Nasional di Istana Bogor, Selasa.
Presiden berharap agar tidak ada lagi perencanaan dan penganggaran yang tidak sinkron satu sama lainnya.
"Kita tidak mau mengulang-ulang terus lagu lama, perencanaan dan penganggaran yang tidak nyambung, tidak sinkron antara yang direncannakan beda dengan yang dianggarkan seolah-olah ada 2 mesin, mesin perencanaan dan mesin pengaggaran, sehingga ke depan sedini mungkin pencapaikan program-program prioritas itu betu-betul bisa maksimal dan tidak meleset dari sasaran yang kita ingin capai," tegas Presiden.
Presiden meminta agar kebijakan yang diambil adalah money follow program yang artinya penempatan dana di program prioritas kementerian dan lembaga, bukan money follow function atau belanja dibagi secara merata kepada setiap tugas dan fungsi.
"Saya juga ingin mengingatkan kembali kebijakan money follow program betul-betul harus dijalankan tidak hanya sebatas label, tapi praktiknya money follow function. Untuk itu saya minta Bappenas dan Kementerian Keuangan betul-betul mengawal proses ini," tambah Presiden.
Misalnya dalam pertemuan trilateral dengan masing-masing kementerian dan lembaga tidak lagi hanya memenuhi tuntutan administrasi saja.
"Tapi betul-betul riil, betul-betul konkrit dimanfaatkan optimal untuk mendorong prinsip money follow program terutama untuk pendanaan program prioritas nasional kita. Alokasi anggaran dan output yang akan dihasilkan masing-masing kementerian dan lembaga harus dicermati detil dan rinci dan dikaitkan dengan pencapaian sasaran prioritas yang telah berkali-kali saya sampaikan," tegas Presiden.
Selanjutnya Presiden juga meminta agar masing-masing kementerian mau membongkar ego sektoral dan pola berpikir yang terkotak-kotak dan akan memperlambat proses.
"Sebaliknya Bappenas tidak boleh terperangkap lagi gaya sektoral atau bahkan menjadi perpanjangan tangan kepentingan sektoral. Saya ingin tegaskan lagi terutama Bappenas dan Kementerian Keuangan bisa menjadi penjaga program-program prioritas dan menjaga dilaksanakannya money follow program," jelas Presiden.
Untuk melaksanakan anggaran yang terintegrasi Presiden juga meminta ada pengembangan sistem teknologi informasi untuk mendukung proses perencanaan dan penganggaran.
"Saya minta sederhananakan proses yang rumit-rumit, yang bertele-tele, yang bersifat administrasif, bangun modifikasi yang bersifat lintas kementerian dan lembaga," kata Presiden Jokowi saat membuka rapat terbatas (ratas) Perencanaan dan Penganggaran Optimalisasi Pembangunan Nasional di Istana Bogor, Selasa.
Presiden berharap agar tidak ada lagi perencanaan dan penganggaran yang tidak sinkron satu sama lainnya.
"Kita tidak mau mengulang-ulang terus lagu lama, perencanaan dan penganggaran yang tidak nyambung, tidak sinkron antara yang direncannakan beda dengan yang dianggarkan seolah-olah ada 2 mesin, mesin perencanaan dan mesin pengaggaran, sehingga ke depan sedini mungkin pencapaikan program-program prioritas itu betu-betul bisa maksimal dan tidak meleset dari sasaran yang kita ingin capai," tegas Presiden.
Presiden meminta agar kebijakan yang diambil adalah money follow program yang artinya penempatan dana di program prioritas kementerian dan lembaga, bukan money follow function atau belanja dibagi secara merata kepada setiap tugas dan fungsi.
"Saya juga ingin mengingatkan kembali kebijakan money follow program betul-betul harus dijalankan tidak hanya sebatas label, tapi praktiknya money follow function. Untuk itu saya minta Bappenas dan Kementerian Keuangan betul-betul mengawal proses ini," tambah Presiden.
Misalnya dalam pertemuan trilateral dengan masing-masing kementerian dan lembaga tidak lagi hanya memenuhi tuntutan administrasi saja.
"Tapi betul-betul riil, betul-betul konkrit dimanfaatkan optimal untuk mendorong prinsip money follow program terutama untuk pendanaan program prioritas nasional kita. Alokasi anggaran dan output yang akan dihasilkan masing-masing kementerian dan lembaga harus dicermati detil dan rinci dan dikaitkan dengan pencapaian sasaran prioritas yang telah berkali-kali saya sampaikan," tegas Presiden.
Selanjutnya Presiden juga meminta agar masing-masing kementerian mau membongkar ego sektoral dan pola berpikir yang terkotak-kotak dan akan memperlambat proses.
"Sebaliknya Bappenas tidak boleh terperangkap lagi gaya sektoral atau bahkan menjadi perpanjangan tangan kepentingan sektoral. Saya ingin tegaskan lagi terutama Bappenas dan Kementerian Keuangan bisa menjadi penjaga program-program prioritas dan menjaga dilaksanakannya money follow program," jelas Presiden.
Untuk melaksanakan anggaran yang terintegrasi Presiden juga meminta ada pengembangan sistem teknologi informasi untuk mendukung proses perencanaan dan penganggaran.
Editor: Fitri Supratiwi
COPYRIGHT © ANTARA 2017
0 comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.