Pasien peserta BPJS akan melakukan pemeriksaan di RS Bahteramas, Kendari, Sulawesi Tenggara, Selasa (31/7/2018). Pada 2019 BPJS menargetkan program keanggotaan Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN bisa mencapai 95 persen atau 257,5 juta jiwa penduduk Indonesia. Berdasarkan data hingga 1 April 2018 sebanyak 165 juta jiwa atau 75 persen yang sudah menjadi peserta JKN. (ANTARA FOTO/Jojon)
Saat ini pelayanan JKN masih harus antri dan belum optimal. Harap dimaklumi karena selama ini mereka yang tidak bisa mengakses fasilitas kesehatan. Sekarang sudah bisa, karena itu pemerintah daerah harus terus membenahi sarana yang ada,
Payakumbuh, (ANTARA News) - Pemerintah Kota Payakumbuh, Sumatera Barat, menargetkan pada 2019 seluruh warganya terdaftar dalam program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang dikelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
"Pemerintah terus berupaya memberikan jaminan kesehatan kepada setiap warga negara," kata Wakil Wali Kota Payakumbuh, Erwin Yunaz, di Payakumbuh, Senin.
Menurut dia, saat ini 96 persen penduduk Payakumbuh yang berjumlah sekitar 133.639 orang sudah tergabung dalam JKN-KIS, dan awal 2019 ditargetkan menjadi 100 persen.
Jaminan kesehatan, kata dia, harus dimiliki seluruh masyarakat agar terwujud kesejahteraan karena masalah kesehatan bisa mengganggu kondisi ekonomi.
"Masyarakat mampu atau tidak mampu secara ekonomi tetap berhak memperoleh jaminan kesehatan," katanya.
Dia berharap masyarakat Payakumbuh peduli dengan program jaminan kesehatan ini, sehingga jika sewaktu-waktu terjadi gangguan kesehatan atau kejadian tidak terduga, masyarakat tidak dipusingkan oleh biaya.
"Jangan sampai, ada masyarakat yang tidak memiliki jaminan kesehatan, jika belum terdaftar segera datang ke instansi terkait," ujar dia.
Dia juga berharap masyarakat saling mengingatkan mengenai kepesertaan JKN tersebut. "Jika ada tetangga yang belum terdaftar, tolong diingatkan," katanya.
Sebelumnya Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) mendorong pemerintah daerah untuk memperluas akses masyarakat terhadap JKN-KIS yang diselenggarakan BPJS Kesehatan dengan membangun infrastruktur dan sarana kesehatan.
"Saat ini pelayanan JKN masih harus antri dan belum optimal. Harap dimaklumi karena selama ini mereka yang tidak bisa mengakses fasilitas kesehatan. Sekarang sudah bisa, karena itu pemerintah daerah harus terus membenahi sarana yang ada," kata anggota DJSN Taufik Hidayat. *
Baca juga: 113 ribu warga Kotawaringin Timur belum tercakup jaminan kesehatan
Baca juga: Penderita katarak jangan khawatir, BPJS Kesehatan tetap melayani
Baca juga: Peserta JKN-KIS cakup 199 juta rakyat Indonesia
"Pemerintah terus berupaya memberikan jaminan kesehatan kepada setiap warga negara," kata Wakil Wali Kota Payakumbuh, Erwin Yunaz, di Payakumbuh, Senin.
Menurut dia, saat ini 96 persen penduduk Payakumbuh yang berjumlah sekitar 133.639 orang sudah tergabung dalam JKN-KIS, dan awal 2019 ditargetkan menjadi 100 persen.
Jaminan kesehatan, kata dia, harus dimiliki seluruh masyarakat agar terwujud kesejahteraan karena masalah kesehatan bisa mengganggu kondisi ekonomi.
"Masyarakat mampu atau tidak mampu secara ekonomi tetap berhak memperoleh jaminan kesehatan," katanya.
Dia berharap masyarakat Payakumbuh peduli dengan program jaminan kesehatan ini, sehingga jika sewaktu-waktu terjadi gangguan kesehatan atau kejadian tidak terduga, masyarakat tidak dipusingkan oleh biaya.
"Jangan sampai, ada masyarakat yang tidak memiliki jaminan kesehatan, jika belum terdaftar segera datang ke instansi terkait," ujar dia.
Dia juga berharap masyarakat saling mengingatkan mengenai kepesertaan JKN tersebut. "Jika ada tetangga yang belum terdaftar, tolong diingatkan," katanya.
Sebelumnya Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) mendorong pemerintah daerah untuk memperluas akses masyarakat terhadap JKN-KIS yang diselenggarakan BPJS Kesehatan dengan membangun infrastruktur dan sarana kesehatan.
"Saat ini pelayanan JKN masih harus antri dan belum optimal. Harap dimaklumi karena selama ini mereka yang tidak bisa mengakses fasilitas kesehatan. Sekarang sudah bisa, karena itu pemerintah daerah harus terus membenahi sarana yang ada," kata anggota DJSN Taufik Hidayat. *
Baca juga: 113 ribu warga Kotawaringin Timur belum tercakup jaminan kesehatan
Baca juga: Penderita katarak jangan khawatir, BPJS Kesehatan tetap melayani
Baca juga: Peserta JKN-KIS cakup 199 juta rakyat Indonesia
Pewarta: Syahrul Rahmat
Editor: Erafzon Saptiyulda SAS
COPYRIGHT © ANTARA 2018
Editor: Erafzon Saptiyulda SAS
COPYRIGHT © ANTARA 2018
0 comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.