Gubernur Banten Wahidin Halim saat bersama Presiden Joko Widodo memberikan arahan dalam penyaluran bantuan bagi korban tsunami dan gelombang pasang di Kabupaten Pandeglang. (Dok. Humas Pemprov Banten)
Prioritas saat ini perbaikan akses jalan untuk mempermudah penyaluran bantuan
Jakarta (ANTARA News) - Gubernur Banten Wahidin Halim meminta organisasi perangkat daerahnya mempercepat penanganan dampak tsunami dan memastikan seluruh korban mendapatkan bantuan yang mereka butuhkan.
"Penanganan dampak tsunami harus cepat. Makanya saya memanggil dinas-dinas supaya bergerak berkoordinasi sesuai Tupoksi dinasnya," katanya dalam siaran pers pemerintah provinsi pada Kamis.
Pemerintah saat ini sudah memperbaiki jalan yang terputus di daerah terdampak tsunami 22 Desember. Jalan-jalan di sejumlah area terdampak bencana sekarang sudah bisa digunakan untuk lalu lintas kendaraan pengirim logistik bantuan.
Selain itu dinas-dinas terkait di Pemerintah Provinsi Banten telah menyiapkan dan mendistribusikan bantuan untuk korban bencana yang mengungsi.
"Saya dan Pak Wagub Andika tetap sebagai pengarah. Supaya daya tampung dan distribusi tepat sasaran dinas-dinas diharuskan berkoordinasi. Semuanya harus kerja maksimal sampai dampak bencana ini pulih," kata Wahidin.
Opar Sohari, Sekretaris merangkap Kepala Logistik Penanggulangan Bencana Dampak Tsunami Pemerintah Provinsi Banten, mengatakan Gubernur mengumpulkan para pejabat organisasi perangkat daerah untuk koordinasi percepatan penyelesaian penanganan dampak tsunami.
"Kita juga ingin transparan karena menerima logistik bantuan dari luar. Jadi selain dari OPD Pemprov, kita juga koordinasi dengan pihak TNI dan Polri serta instansi dari pemerintah pusat," katanya.
"Kebutuhan sandang pangan yang kami terima mudah-mudahan untuk sementara ini bisa untuk kebutuhan warga selama lima hari sampai satu minggu ke depan," ia menambahkan.
Opar menjelaskan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah bertugas mengkoordinasi pemangku kepentingan terkait dalam penanganan dampak tsunami.
Sementara instansi pemerintah terkait antara lain bertugas menjamin kelancaran distribusi bantuan, mengkoordinir pendirian tenda buat pengungsi, mendistribusikan logistik bantuan, menyusun perencanaan kebutuhan logistik pengungsi, mendata kebutuhan logistik harian, menerima dan mencatat sumbangan logistik dari donator dan yang lainnya.
"Semua OPD telah ditentukan mempunyai tugas dan fungsi. Kita sudah menentukan titik Posko Sentral. Dari situ anti kita sebarkan ke 29 titik posko bantuan bencana," kata Opar.
Baca juga:
4.700 warga terdampak tsunami masih mengungsi di Banten
Korban jiwa akibat tsunami bertambah menjadi 299 di Banten
"Penanganan dampak tsunami harus cepat. Makanya saya memanggil dinas-dinas supaya bergerak berkoordinasi sesuai Tupoksi dinasnya," katanya dalam siaran pers pemerintah provinsi pada Kamis.
Pemerintah saat ini sudah memperbaiki jalan yang terputus di daerah terdampak tsunami 22 Desember. Jalan-jalan di sejumlah area terdampak bencana sekarang sudah bisa digunakan untuk lalu lintas kendaraan pengirim logistik bantuan.
Selain itu dinas-dinas terkait di Pemerintah Provinsi Banten telah menyiapkan dan mendistribusikan bantuan untuk korban bencana yang mengungsi.
"Saya dan Pak Wagub Andika tetap sebagai pengarah. Supaya daya tampung dan distribusi tepat sasaran dinas-dinas diharuskan berkoordinasi. Semuanya harus kerja maksimal sampai dampak bencana ini pulih," kata Wahidin.
Opar Sohari, Sekretaris merangkap Kepala Logistik Penanggulangan Bencana Dampak Tsunami Pemerintah Provinsi Banten, mengatakan Gubernur mengumpulkan para pejabat organisasi perangkat daerah untuk koordinasi percepatan penyelesaian penanganan dampak tsunami.
"Kita juga ingin transparan karena menerima logistik bantuan dari luar. Jadi selain dari OPD Pemprov, kita juga koordinasi dengan pihak TNI dan Polri serta instansi dari pemerintah pusat," katanya.
"Kebutuhan sandang pangan yang kami terima mudah-mudahan untuk sementara ini bisa untuk kebutuhan warga selama lima hari sampai satu minggu ke depan," ia menambahkan.
Opar menjelaskan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah bertugas mengkoordinasi pemangku kepentingan terkait dalam penanganan dampak tsunami.
Sementara instansi pemerintah terkait antara lain bertugas menjamin kelancaran distribusi bantuan, mengkoordinir pendirian tenda buat pengungsi, mendistribusikan logistik bantuan, menyusun perencanaan kebutuhan logistik pengungsi, mendata kebutuhan logistik harian, menerima dan mencatat sumbangan logistik dari donator dan yang lainnya.
"Semua OPD telah ditentukan mempunyai tugas dan fungsi. Kita sudah menentukan titik Posko Sentral. Dari situ anti kita sebarkan ke 29 titik posko bantuan bencana," kata Opar.
Baca juga:
4.700 warga terdampak tsunami masih mengungsi di Banten
Korban jiwa akibat tsunami bertambah menjadi 299 di Banten
Pewarta: Ganet Dirgantara
Editor: Maryati
COPYRIGHT © ANTARA 2018
Editor: Maryati
COPYRIGHT © ANTARA 2018
0 comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.