Illustrasi: Petugas menata tumpukan uang rupiah dan dolar Amerika di cash center Bank Mandiri, Jakarta (ANTARA /Sigid Kurniawan)
Utang luar negeri Indonesia akhir Oktober 2018 terdiri dari utang pemerintah dan bank sentral sebesar 178,3 miliar dolar AS, serta utang swasta termasuk BUMN sebesar 182,2 miliar dolar AS
Jakarta (ANTARA News) - Utang luar negeri Indonesia meningkat 5,3 persen pada akhir Oktober 2018 menjadi sekitar Rp5.227 triliun atau 360,5 miliar dolar AS (asumsi kurs Rp 14.500), berdasarkan pernyataan Bank Indonesia, di Jakarta, Senin.
Jika dibandingkan dengan September 2018 yang sebesar 359,7 miliar dolar AS, utang luar negeri (ULN) Indonesia juga naik 0,19 persen.
"Utang luar negeri Indonesia akhir Oktober 2018 terdiri dari utang pemerintah dan bank sentral sebesar 178,3 miliar dolar AS, serta utang swasta termasuk BUMN sebesar 182,2 miliar dolar AS," tulis Bank Sentral dalam Statistik Utang Luar Negeri Indonesia.
Secara rinci, ULN pemerintah mencapai 175,4 miliar dolar AS, naik 3,3 persen (yoy), sedangkan ULN bank sentral mencapai 2,9 miliar dolar AS.
Untuk ULN swasta termasuk BUMN mencapai 182,2 miliar dolar AS atau naik 7,7 persen (yoy).
Hingga akhir Oktober 2018, ULN swasta tersebut terdiri dari lembaga keuangan bank sebesar 32,5 miliar dolar AS dan lembaga keuangan bukan bank sebesar 10 miliar dolar AS. Sementara debitur bukan lembaga keuangan sebesar 139,6 miliar dolar AS.
Posisi ULN swasta pada akhir Oktober 2018 tumbuh 7,7 persen (yoy), meningkat dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang tumbuh 6,7 persen (yoy), terutama didorong oleh pertumbuhan ULN pada sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas (LGA).
ULN swasta tersebut sebagian besar dimiliki oleh sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor industri pengolahan, sektor LGA, serta sektor pertambangan dan penggalian.
Meski meningkat, BI memandang perkembangan ULN Indonesia tetap terkendali dengan struktur yang sehat, di antaranya karena rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) di kisaran 34 persen per akhir September 2018.
Angka itu masih di bawah batas maksimal menurut Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 sebesar 60 persen terhadap PDB. Bahkan rasio tersebut masih lebih baik dibandingkan dengan rata-rata negara dengan kapasitas ekonomi serupa (peers).
Di samping itu, struktur ULN Indonesia tetap didominasi ULN berjangka panjang yang memiliki pangsa 86,9 persen dari total ULN.
Baca juga: BI perkirakan 2019 suku bunga AS tidak akan agresif
Baca juga: Defisit perdagangan membesar, BI sebut perlu insentif genjot ekspor
Baca juga: Defisit November, Menkeu sebut ekspor masih terdampak tekanan eksternal
Jika dibandingkan dengan September 2018 yang sebesar 359,7 miliar dolar AS, utang luar negeri (ULN) Indonesia juga naik 0,19 persen.
"Utang luar negeri Indonesia akhir Oktober 2018 terdiri dari utang pemerintah dan bank sentral sebesar 178,3 miliar dolar AS, serta utang swasta termasuk BUMN sebesar 182,2 miliar dolar AS," tulis Bank Sentral dalam Statistik Utang Luar Negeri Indonesia.
Secara rinci, ULN pemerintah mencapai 175,4 miliar dolar AS, naik 3,3 persen (yoy), sedangkan ULN bank sentral mencapai 2,9 miliar dolar AS.
Untuk ULN swasta termasuk BUMN mencapai 182,2 miliar dolar AS atau naik 7,7 persen (yoy).
Hingga akhir Oktober 2018, ULN swasta tersebut terdiri dari lembaga keuangan bank sebesar 32,5 miliar dolar AS dan lembaga keuangan bukan bank sebesar 10 miliar dolar AS. Sementara debitur bukan lembaga keuangan sebesar 139,6 miliar dolar AS.
Posisi ULN swasta pada akhir Oktober 2018 tumbuh 7,7 persen (yoy), meningkat dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang tumbuh 6,7 persen (yoy), terutama didorong oleh pertumbuhan ULN pada sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas (LGA).
ULN swasta tersebut sebagian besar dimiliki oleh sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor industri pengolahan, sektor LGA, serta sektor pertambangan dan penggalian.
Meski meningkat, BI memandang perkembangan ULN Indonesia tetap terkendali dengan struktur yang sehat, di antaranya karena rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) di kisaran 34 persen per akhir September 2018.
Angka itu masih di bawah batas maksimal menurut Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 sebesar 60 persen terhadap PDB. Bahkan rasio tersebut masih lebih baik dibandingkan dengan rata-rata negara dengan kapasitas ekonomi serupa (peers).
Di samping itu, struktur ULN Indonesia tetap didominasi ULN berjangka panjang yang memiliki pangsa 86,9 persen dari total ULN.
Baca juga: BI perkirakan 2019 suku bunga AS tidak akan agresif
Baca juga: Defisit perdagangan membesar, BI sebut perlu insentif genjot ekspor
Baca juga: Defisit November, Menkeu sebut ekspor masih terdampak tekanan eksternal
Pewarta: Indra Arief Pribadi
Editor: Risbiani Fardaniah
COPYRIGHT © ANTARA 2018
Editor: Risbiani Fardaniah
COPYRIGHT © ANTARA 2018
0 comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.