Pernyataan para pemimpin agama Buddha Indonesia terkait konflik Rakhine, Myanmar, di Jakarta, Rabu (30/8/2017). (HO/Kemenag)
Jakarta (ANTARA News) - Pimpinan Majelis-majelis Agama Buddha Indonesia menyatakan keprihatinan terhadap konflik di Rakhine, Myanmar seiring terjadinya kekerasan terhadap etnis Rohingya sembari menegaskan konflik itu sejatinya tidak terkait dengan agama tertentu.
"Prihatin atas krisis kemanusiaan di Rakhine, Myanmar, yang telah menimbulkan korban jiwa dan kerugian moril serta materil yang besar, ini bukanlah konflik agama melainkan konflik sosial dan kemanusiaan," demikian bunyi pernyataan para pemimpin agama Buddha Indonesia yang dibacakan Ketua Umum Parisadha Buddha Dharma Niciren Syosyu Indonesia, Maha Pandita Utama Suhadi Sendjaja, di Jakarta, Rabu.
"Prihatin atas krisis kemanusiaan di Rakhine, Myanmar, yang telah menimbulkan korban jiwa dan kerugian moril serta materil yang besar, ini bukanlah konflik agama melainkan konflik sosial dan kemanusiaan," demikian bunyi pernyataan para pemimpin agama Buddha Indonesia yang dibacakan Ketua Umum Parisadha Buddha Dharma Niciren Syosyu Indonesia, Maha Pandita Utama Suhadi Sendjaja, di Jakarta, Rabu.
Perlu diingat, kata dia, bahwa tidak ada agama yang dapat dikaitkan dengan aksi terorisme karena aksi keji itu tidak mencerminkan perilaku umat beragama. Kejadian di Rakhine agar dapat mendorong bersatunya umat beragama di Indonesia dan seluruh dunia.
"Kami umat Buddha Indonesia yang menjunjung tinggi kerukunan dan perdamaian menyampaikan rasa empati atas penderitaan yang dialami saudara-saudara kita pengungsi Rohingya dan masyarakat di Rakhine, Myanmar, untuk itu kami berdoa agar penderitaan ini segera berakhir," kata dia.
Dalam pernyataan tersebut, juga mendorong setiap pihak untuk menghentikan kebencian dan tindak kekerasan agar tidak terjadi kerusakan yang semakin parah. Bagi pemerintah Myanmar agar memberikan perlindungan, bantuan dan hak asasi dasar kepada masyarakat Rakhine.
Suhadi Senjaja mengatakan pihaknya mengajak masyarakat menolak segala bentuk provokasi terkait krisis sosial dan kemanusiaan Rakhine sehingga dapat menggangu kerukunan hidup umat beragama di Indonesia.
"Mengimbau masyaraka Indonesia untuk menyaring informasi yang beredar melalui media sosial dan tidak terprovokasi menyebarkan kebencian. Cyber Crime Polri dan BIN agar mendeteksi informasi berbentuk provokasi agar tidak tersebar ke masyarakat," kata dia.
Bagi pemerintah, kata dia, agar menjamin umat beragama untuk beribadah dengan tenang dan aman serta menjamin keamanan terhadap rumah ibadah yang ada di Indonesia.
Hadir dalam pernyataan sikap atas krisis di Rakhine itu di antaranya Bhikkhu Dhammakaro Mahathera dari Sangha Theravada Indonesia, Bhiksu Duta Smirti Sthavira (Sangha Mahayana Indonesia), Bhikkhu Bhadrasradha (Sangha Agung Indonesia) dan Arief Harsono (Ketua Umum Majelis Pandita Buddha Maitreya Indonesia).
Selain itu, terdapat juga Dharmanadi Chandra (Ketua Umum Majelis Agama Buddha Theravada Indonesia) dan Suwito (Ketua Umum Majelis Mahayana Indonesia).
Selanjutnya, M Canto Santoso (Wakil Ketua Umum Majelis Buddhayana Indonesia), Gatot Sukarno Adi (Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Nichiren Shoshu Buddha Dharma Indonesia) dan Kartika Yoswidjaya (Wakil Ketua Umum Majelis Umat Buddha Theravada Indonesia).
Editor: Gilang Galiartha
COPYRIGHT © ANTARA 2017
0 comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.