Menteri Luar Negeri Retno Marsudi (ANTARA /Aditya Wicaksono)
Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah Indonesia dalam pertemuan tingkat tinggi PBB mendorong aksi bersama untuk melawan kejahatan perdagangan orang.
"Kejahatan perdagangan orang masih menjadi ancaman besar bagi semua bangsa sehingga diperlukan aksi bersama untuk memberantasnya," kata Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi dalam siaran pers Kementerian Luar Negeri yang diterima di Jakarta, Jumat.
Pernyataan tersebut disampaikan Menlu RI pada Pertemuan Tingkat Tinggi tentang Penilaian Rencana Aksi Global tentang Perdagangan Orang di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB Ke-72 di New York, Amerika Serikat.
Sebagai salah satu negara asal korban perdagangan orang, Indonesia telah melaksanakan Rencana Aksi Global tentang Perdagangan Orang (Global Plan of Action on Trafficking in Persons) yang disepakati PBB pada 2010.
Pemerintah Indonesia juga telah menjadikan upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) sebagai salah satu agenda prioritas nasional.
Dalam pertemuan tersebut, Menlu Retno menegaskan kembali komitmen Indonesia dalam meningkatkan upaya pemberantasan TPPO dan perlindungan korban di berbagai lini, baik di tingkat nasional, bilateral, regional maupun multilateral.
Pada tataran nasional, Menlu Retno menegaskan bahwa pemerintah RI melaksanakan berbagai langkah terpadu untuk melawan TPPO, salah satunya melalui pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (GT PPTPPO).
Selain itu, Pemerintah RI menerapkan ambang minimum dalam identifikasi korban, meningkatkan kapasitas petugas konsuler di perwakilan RI di seluruh dunia, membangun rumah perlindungan bagi para korban TPPO, membentuk e-protection sebagai basis data kasus-kasus, serta penegakan hukum TPPO melalui metode penelusuran uang.
Pada konteks bilateral, Indonesia terus melakukan diplomasi dan berunding kepada negara-negara tujuan korban perdagangan orang asal Indonesia di Asia dan Timur Tengah. Hal itu bertujuan untuk meningkatkan kerja sama bilateral terutama melalui pembentukan Nota Kesepahaman dan perjanjian Bantuan Timbal Balik.
Selanjutnya, Pemerintah Indonesia juga aktif dalam mendorong kerja sama regional melalui kerangka ASEAN dan Bali Process.
Menlu Retno menyampaikan bahwa sebagai Ketua Bersama Bali Process, Indonesia dan Australia baru saja menyelenggarakan Bali Process Government and Business Forum di Perth, Australia pada 24-25 Agustus 2017.
(T.Y012/A011)
"Kejahatan perdagangan orang masih menjadi ancaman besar bagi semua bangsa sehingga diperlukan aksi bersama untuk memberantasnya," kata Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi dalam siaran pers Kementerian Luar Negeri yang diterima di Jakarta, Jumat.
Pernyataan tersebut disampaikan Menlu RI pada Pertemuan Tingkat Tinggi tentang Penilaian Rencana Aksi Global tentang Perdagangan Orang di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB Ke-72 di New York, Amerika Serikat.
Sebagai salah satu negara asal korban perdagangan orang, Indonesia telah melaksanakan Rencana Aksi Global tentang Perdagangan Orang (Global Plan of Action on Trafficking in Persons) yang disepakati PBB pada 2010.
Pemerintah Indonesia juga telah menjadikan upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) sebagai salah satu agenda prioritas nasional.
Dalam pertemuan tersebut, Menlu Retno menegaskan kembali komitmen Indonesia dalam meningkatkan upaya pemberantasan TPPO dan perlindungan korban di berbagai lini, baik di tingkat nasional, bilateral, regional maupun multilateral.
Pada tataran nasional, Menlu Retno menegaskan bahwa pemerintah RI melaksanakan berbagai langkah terpadu untuk melawan TPPO, salah satunya melalui pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (GT PPTPPO).
Selain itu, Pemerintah RI menerapkan ambang minimum dalam identifikasi korban, meningkatkan kapasitas petugas konsuler di perwakilan RI di seluruh dunia, membangun rumah perlindungan bagi para korban TPPO, membentuk e-protection sebagai basis data kasus-kasus, serta penegakan hukum TPPO melalui metode penelusuran uang.
Pada konteks bilateral, Indonesia terus melakukan diplomasi dan berunding kepada negara-negara tujuan korban perdagangan orang asal Indonesia di Asia dan Timur Tengah. Hal itu bertujuan untuk meningkatkan kerja sama bilateral terutama melalui pembentukan Nota Kesepahaman dan perjanjian Bantuan Timbal Balik.
Selanjutnya, Pemerintah Indonesia juga aktif dalam mendorong kerja sama regional melalui kerangka ASEAN dan Bali Process.
Menlu Retno menyampaikan bahwa sebagai Ketua Bersama Bali Process, Indonesia dan Australia baru saja menyelenggarakan Bali Process Government and Business Forum di Perth, Australia pada 24-25 Agustus 2017.
(T.Y012/A011)
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2017
0 comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.