Ketua MPR Zulkifli Hasan (ANTARA FOTO/Irwansyah Putra)
Jakarta (ANTARA News) - Ketua MPR RI Zulkifli Hasan mengajak generasi muda melawan praktik korupsi dan politik uang yang nyata merusak demokrasi.
"Ada banyak hal yang harus diperbaiki dalam demokrasi di Indonesia. Saya mengajak generasi muda termasuk Pemuda Al Wasliyah untuk peduli melawan korupsi," kata Zulkifli Hasan saat menyampaikan materi Sosialisasi Empat Pilar di hadapan raturan anggota PP Gerakan Pemuda Al Wasliyah, di Gedung Joang, Menteng, Jakarta, Sabtu.
"Ada banyak hal yang harus diperbaiki dalam demokrasi di Indonesia. Saya mengajak generasi muda termasuk Pemuda Al Wasliyah untuk peduli melawan korupsi," kata Zulkifli Hasan saat menyampaikan materi Sosialisasi Empat Pilar di hadapan raturan anggota PP Gerakan Pemuda Al Wasliyah, di Gedung Joang, Menteng, Jakarta, Sabtu.
Menurut Zulkifli Hasan, dalam dua pekan terakhir, ada empat wali kota dan dua bupati yang ditangkap KPK dalam operasi tangkap tangan (OTT) atas dugaan korupsi.
Sebelumnya, kata dia, ada juga gubernur yang terkena OTT oleh KPK.
"Kalau mau dirunut ke belakang masih banyak lagi. Apa yang sebenarnya terjadi?" katanya.
Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini menilai perilaku korupsi di Indonesia marak karena tidak diterapkannya nilai-nilai demokrasi Pancasila, di mana kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat.
Kalau semua kepala daerah pada proses pencalonan niatnya untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat, kata dia, maka tidak ada kepala daerah yang terkena OTT KPK.
"Persoalan praktik korupsi berawal dari uang yang menjadi landasan utama dalam memperoleh kekuasaan dan jabatan," katanya.
Zulkifli menegaskan, jika kekuatan uang yang menjadi faktor utama dan menentukan seseorang untuk menduduki jabatan dan berkuasa maka kedaulatan rakyat akan dinafikan berganti dengan kepentingan pribadi atau golongan.
Sebelumnya, kata dia, ada juga gubernur yang terkena OTT oleh KPK.
"Kalau mau dirunut ke belakang masih banyak lagi. Apa yang sebenarnya terjadi?" katanya.
Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini menilai perilaku korupsi di Indonesia marak karena tidak diterapkannya nilai-nilai demokrasi Pancasila, di mana kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat.
Kalau semua kepala daerah pada proses pencalonan niatnya untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat, kata dia, maka tidak ada kepala daerah yang terkena OTT KPK.
"Persoalan praktik korupsi berawal dari uang yang menjadi landasan utama dalam memperoleh kekuasaan dan jabatan," katanya.
Zulkifli menegaskan, jika kekuatan uang yang menjadi faktor utama dan menentukan seseorang untuk menduduki jabatan dan berkuasa maka kedaulatan rakyat akan dinafikan berganti dengan kepentingan pribadi atau golongan.
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2017
0 comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.