Asad Said Ali (ANTARA FOTO/Zabur Karuru)
Jakarta (ANTARA News) - Mantan Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH As`ad Said Ali mengatakan ideologi transnasional merupakan ancaman bagi Pancasila sejak dulu hingga sekarang.
Pada tahun 1950-an, kata As`ad di Jakarta, Jumat, Partai Komunis Indonesia (PKI) ingin mengubah sila Ketuhanan Yang Maha Esa dengan kebebasan beragama dan berkeyakinan, yang juga berarti orang bebas pula untuk tidak beragama dan berkeyakinan.
Memasuki era reformasi, ada pihak-pihak yang ingin menjadikan Indonesia sebagai negara sekuler, sementara pihak lain ingin menjadikan Indonesia sebagai negara agama (teokrasi).
"Pancasila itu adalah satu kesatuan antara agama dan budaya. Artinya dengan lima sila yang ada, negara kita bukan negara sekuler atau teokrasi, tapi negara beragama," katanya.
Mantan Wakil Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) ini menyebut semua ideologi baik, tapi tidak semua ideologi cocok buat bangsa Indonesia yang majemuk.
"Pancasila itu artinya gotong royong, serasi, selaras, baik dalam beragama maupun berbudaya. Artinya, dengan Pancasila jiwa orang Indonesia terbentuk menjadi manusia yang harmonis dan toleran. Itulah kekuatan Pancasila," katanya.
Baca juga: Kearifan lokal senjata ampuh tangkal ideologi transnasional
Menurut dia Pancasila merupakan ideologi yang bisa menaungi bangsa besar ini, dan itu patut disyukuri karena masih ada sejumlah negara yang belum menemukan ideologi yang pas.
"Sebut saja Pakistan dan Arab Saudi, yang sampai saat ini masih terus mencari ideologi ideal untuk negaranya," kata As`ad yang pernah bertugas cukup lama di Timur Tengah.
Ia memuji langkah pemerintah dengan lahirnya undang-undang yang melarang organisasi anti-Pancasila seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), dan pada saat yang sama membentuk Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Menurutnya, langkah ini merupakan suatu kemajuan dalam rangka menstabilkan dan menjaga eksistensi NKRI.
"Silakan kalau mau mendirikan khilafah, tapi jangan di sini. Jangan berlindung dengan mengatakan khilafah itu hanya wacana, kalau sudah ada organisasi bukan wacana lagi. Jadi, pemahaman seperti ini harus dihilangkan," katanya.
Baca juga: LDNU: waspadai ideologi transnasional dan transaksional
Pada tahun 1950-an, kata As`ad di Jakarta, Jumat, Partai Komunis Indonesia (PKI) ingin mengubah sila Ketuhanan Yang Maha Esa dengan kebebasan beragama dan berkeyakinan, yang juga berarti orang bebas pula untuk tidak beragama dan berkeyakinan.
Memasuki era reformasi, ada pihak-pihak yang ingin menjadikan Indonesia sebagai negara sekuler, sementara pihak lain ingin menjadikan Indonesia sebagai negara agama (teokrasi).
"Pancasila itu adalah satu kesatuan antara agama dan budaya. Artinya dengan lima sila yang ada, negara kita bukan negara sekuler atau teokrasi, tapi negara beragama," katanya.
Mantan Wakil Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) ini menyebut semua ideologi baik, tapi tidak semua ideologi cocok buat bangsa Indonesia yang majemuk.
"Pancasila itu artinya gotong royong, serasi, selaras, baik dalam beragama maupun berbudaya. Artinya, dengan Pancasila jiwa orang Indonesia terbentuk menjadi manusia yang harmonis dan toleran. Itulah kekuatan Pancasila," katanya.
Baca juga: Kearifan lokal senjata ampuh tangkal ideologi transnasional
Menurut dia Pancasila merupakan ideologi yang bisa menaungi bangsa besar ini, dan itu patut disyukuri karena masih ada sejumlah negara yang belum menemukan ideologi yang pas.
"Sebut saja Pakistan dan Arab Saudi, yang sampai saat ini masih terus mencari ideologi ideal untuk negaranya," kata As`ad yang pernah bertugas cukup lama di Timur Tengah.
Ia memuji langkah pemerintah dengan lahirnya undang-undang yang melarang organisasi anti-Pancasila seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), dan pada saat yang sama membentuk Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Menurutnya, langkah ini merupakan suatu kemajuan dalam rangka menstabilkan dan menjaga eksistensi NKRI.
"Silakan kalau mau mendirikan khilafah, tapi jangan di sini. Jangan berlindung dengan mengatakan khilafah itu hanya wacana, kalau sudah ada organisasi bukan wacana lagi. Jadi, pemahaman seperti ini harus dihilangkan," katanya.
Baca juga: LDNU: waspadai ideologi transnasional dan transaksional
Pewarta: Sigit Pinardi
Editor: Suryanto
COPYRIGHT © ANTARA 2018
Editor: Suryanto
COPYRIGHT © ANTARA 2018
0 comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.