Menteri Keuangan Sri Mulyani (ANTARA /M Agung Rajasa)
Surabaya (ANTARA News) - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah ingin terus mendukung perkembangan instrumen dan lembaga yang terkait dengan ekonomi syariah.
"Pemerintah ingin terus mendukung perkembangan instrumen dan lembaga terkait ekonomi syariah. Itu akan berjalan baik jika didukung oleh kesadaran dan kemampuan dalam memahami instrumen syariah," kata Menkeu ketika memberikan kuliah umum pada Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2016 di Surabaya, Jumat.
Menurut Menkeu, rencana pemerintah utuk membentuk Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) merupakan langkah yang baik dan perlu.
Dengan adanya KNKS maka regulator akan makin terkoordinasi untuk pengembangan ekonomi syariah. Kerja sama ini juga akan lebih mudah dan cepat untuk mewujudkan ekonomi syariah yang makin kondusif, sehingga menarik lembaga keuangan syariah berinvestasi.
Menkeu mengatakan keuangan syariah memiliki potensi besar karena dari sisi karakternya bisa menciptakan perekonomian yang inklusif dan pruden.
Namun keuangan syariah perlu didukung oleh semua pihak, agar bisa mampu untuk memanfaatkan momentum yang ada.
Untuk itu, Sri Mulyani minta masyarakat untuk memanfaatkan kesempatan pada saat ini untuk mengembangkan instrumen aset berbasis syariah sebagai "underlying".
"Indonesia butuh banyak dana untuk pembangunan infrastruktur. Penerbitan sukuk bisa menjadi sumber pembiayaan pembangunan itu," katanya.
Menkeu mengatakan perkembangan penerbitan sukuk di Indonesia meningkat pesat. Karena itu, perlu dikembangkan kemampuan membangun dan memanfaatkan instrumen aset berbasis syariah. Misalnya dengan memanfaatkan zakat dan wakaf.
Ia berpendapat, pemanfaatan zakat dan wakaf untuk menumbuhkan ekonomi sosial syariah harus didukung oleh akuntabilitas. Dukungan akuntabilitas ini untuk membangun rasa percaya antara masyarakat dan investor.
Menurut dia, dengan adanya kepercayaan di dalam negeri maka masyarakat yang berpenghasilan lebih tidak akan menempatkan uangnya di luar negeri.
"Pemerintah ingin terus mendukung perkembangan instrumen dan lembaga terkait ekonomi syariah. Itu akan berjalan baik jika didukung oleh kesadaran dan kemampuan dalam memahami instrumen syariah," kata Menkeu ketika memberikan kuliah umum pada Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2016 di Surabaya, Jumat.
Menurut Menkeu, rencana pemerintah utuk membentuk Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) merupakan langkah yang baik dan perlu.
Dengan adanya KNKS maka regulator akan makin terkoordinasi untuk pengembangan ekonomi syariah. Kerja sama ini juga akan lebih mudah dan cepat untuk mewujudkan ekonomi syariah yang makin kondusif, sehingga menarik lembaga keuangan syariah berinvestasi.
Menkeu mengatakan keuangan syariah memiliki potensi besar karena dari sisi karakternya bisa menciptakan perekonomian yang inklusif dan pruden.
Namun keuangan syariah perlu didukung oleh semua pihak, agar bisa mampu untuk memanfaatkan momentum yang ada.
Untuk itu, Sri Mulyani minta masyarakat untuk memanfaatkan kesempatan pada saat ini untuk mengembangkan instrumen aset berbasis syariah sebagai "underlying".
"Indonesia butuh banyak dana untuk pembangunan infrastruktur. Penerbitan sukuk bisa menjadi sumber pembiayaan pembangunan itu," katanya.
Menkeu mengatakan perkembangan penerbitan sukuk di Indonesia meningkat pesat. Karena itu, perlu dikembangkan kemampuan membangun dan memanfaatkan instrumen aset berbasis syariah. Misalnya dengan memanfaatkan zakat dan wakaf.
Ia berpendapat, pemanfaatan zakat dan wakaf untuk menumbuhkan ekonomi sosial syariah harus didukung oleh akuntabilitas. Dukungan akuntabilitas ini untuk membangun rasa percaya antara masyarakat dan investor.
Menurut dia, dengan adanya kepercayaan di dalam negeri maka masyarakat yang berpenghasilan lebih tidak akan menempatkan uangnya di luar negeri.
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2016
0 comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.