Menteri Keuangan Sri Mulyani. (ANTARA /Muhammad Adimaja)
Jakarta (ANTARA News) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menggelar rapat konsolidasi dan koordinasi untuk pelaksanaan anggaran di akhir 2017 dengan melaksanakan video conference bersama seluruh pejabat eselon satu dan dua di seluruh Indonesia.
"Kita mendapatkan laporan secara lengkap dari kinerja APBN," kata Sri Mulyani saat melaksanakan video conference di Jakarta, Sabtu.
Rapat tersebut diisi dengan penyampaian laporan pelaksanaan tugas instansi vertikal Kementerian Keuangan di seluruh Indonesia pada 2017 yang terbagi atas enam regional.
Penyampaian laporan regional I mencakup provinsi Papua, Papua Barat, Maluku dan Maluku Utara yang diwakili oleh Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Papua dan Maluku.
Laporan regional II mencakup seluruh provinsi di Sulawesi dengan penyampaian laporan diwakili oleh Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sulawesi Selatan.
Laporan regional III mencakup seluruh provinsi di Kalimantan dengan penyampaian laporan diwakili oleh Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Barat.
Laporan regional IV mencakup provinsi Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat dan Bali dengan penyampaian laporan diwakili oleh Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaaan Bali.
Laporan regional V mencakup seluruh provinsi di Jawa dengan penyampaian laporan diwakili oleh Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I.
Laporan regional VI mencakup seluruh provinsi di Sumatera dengan penyampaian laporan diwakili oleh Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Sumatera Selatan.
Laporan pelaksanaan tugas 2017 ini mencakup realisasi penerimaan dan pengeluaran maupun pencapaian luar biasa di bidang penerimaan dan pengeluaran termasuk proyek infrastruktur besar dan dana desa di setiap regional.
"Terdapat lima KPP Pajak yang hampir mencapai 100 persen target yakni 99 persen sampai 99,99 persen, barangkali hari ini selesai," tambah Sri Mulyani saat mendapat laporan mengenai penerimaan pajak.
Secara keseluruhan, pelaksanaan video conference ini diharapkan mampu untuk mengawal pelaksanaan APBN menjelang akhir tahun anggaran, agar program yang sudah direncanakan dapat terealisasi.
Belum ada laporan dari keseluruhan pelaksanaan tahun anggaran 2017 secara lengkap, karena menunggu seluruh data terkumpul, sehingga realisasi baru diumumkan pada Selasa, 2 Januari 2018.
Sebelumnya, realisasi defisit anggaran hingga 15 Desember 2017 telah mencapai Rp352,7 triliun atau sekitar 2,62 persen terhadap PDB.
Realisasi defisit anggaran tersebut berasal dari pendapatan negara yang sudah mencapai Rp1.496,9 triliun dan belanja negara sebesar Rp1.849,5 triliun.
"Kita mendapatkan laporan secara lengkap dari kinerja APBN," kata Sri Mulyani saat melaksanakan video conference di Jakarta, Sabtu.
Rapat tersebut diisi dengan penyampaian laporan pelaksanaan tugas instansi vertikal Kementerian Keuangan di seluruh Indonesia pada 2017 yang terbagi atas enam regional.
Penyampaian laporan regional I mencakup provinsi Papua, Papua Barat, Maluku dan Maluku Utara yang diwakili oleh Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Papua dan Maluku.
Laporan regional II mencakup seluruh provinsi di Sulawesi dengan penyampaian laporan diwakili oleh Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sulawesi Selatan.
Laporan regional III mencakup seluruh provinsi di Kalimantan dengan penyampaian laporan diwakili oleh Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Barat.
Laporan regional IV mencakup provinsi Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat dan Bali dengan penyampaian laporan diwakili oleh Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaaan Bali.
Laporan regional V mencakup seluruh provinsi di Jawa dengan penyampaian laporan diwakili oleh Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I.
Laporan regional VI mencakup seluruh provinsi di Sumatera dengan penyampaian laporan diwakili oleh Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Sumatera Selatan.
Laporan pelaksanaan tugas 2017 ini mencakup realisasi penerimaan dan pengeluaran maupun pencapaian luar biasa di bidang penerimaan dan pengeluaran termasuk proyek infrastruktur besar dan dana desa di setiap regional.
"Terdapat lima KPP Pajak yang hampir mencapai 100 persen target yakni 99 persen sampai 99,99 persen, barangkali hari ini selesai," tambah Sri Mulyani saat mendapat laporan mengenai penerimaan pajak.
Secara keseluruhan, pelaksanaan video conference ini diharapkan mampu untuk mengawal pelaksanaan APBN menjelang akhir tahun anggaran, agar program yang sudah direncanakan dapat terealisasi.
Belum ada laporan dari keseluruhan pelaksanaan tahun anggaran 2017 secara lengkap, karena menunggu seluruh data terkumpul, sehingga realisasi baru diumumkan pada Selasa, 2 Januari 2018.
Sebelumnya, realisasi defisit anggaran hingga 15 Desember 2017 telah mencapai Rp352,7 triliun atau sekitar 2,62 persen terhadap PDB.
Realisasi defisit anggaran tersebut berasal dari pendapatan negara yang sudah mencapai Rp1.496,9 triliun dan belanja negara sebesar Rp1.849,5 triliun.
Pewarta: Satyagraha
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2017
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2017
0 comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.