Myanmar bentuk panel selidiki pelanggaran terhadap Rohingya

Arsip Foto. Pengungsi Rohingya Myanmar saling berpelukan dan menangis pada pagi Lebaran Idulfitri 1439 H di penampungan sementara komplek SKB Cot Gapu, Bireuen, Provinsi Aceh, Jumat (15/6/2018). Para pengungsi larut dalam kesedihan mengingat keluarga mereka yang meninggal dunia di negeri mereka. (ANTARA /Rahmad)

Yangon (ANTARA News) - Myanmar telah membentuk satu komisi untuk menyelidiki tuduhan pelanggaran hak asasi manusia di negara bagian bergolak Rakhine menurut pihak berwenang pada Senin, sementara negara itu menghadapi seruan untuk bertanggungjawab atas tuduhan pembersihan etnis terhadap muslim Rohingya.

Komisi beranggota empat orang itu terdiri atas dua anggota lokal dan dua anggota internasional, diplomat Filipina Rosario Manalo dan mantan Duta Besar Jepang untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Kenzo Oshima, menurut pernyataan Kantor Presiden Myanmar.

Manalo (82), seorang mantan wakil menteri luar negeri, akan memimpin komisi tersebut.
Sementara anggota lokalnya meliputi pengacara Mya Thein serta ekonom dan mantan pejabat PBB Aung Tun Thet.
Aung Tun Thet tahun lalu ditunjuk pemimpin de facto Aung San Suu Kyi menjadi sebagai tokoh kunci dalam tanggapan Myanmar terhadap krisis Rohingya, dan pada April mengatakan kepada harian Bangladesh bahwa Myanmar "tidak berniat melakukan pembersihan etnis".

"Komisi Independen ini akan menyelidiki tuduhan-tuduhan pelanggaran hak asasi manusia dan isu-isu terkait menyusul serangan-serangan teroris ARSA" menurut pernyataan kantor Presiden Win Myint merujuk kepada Tentara Penyelamat Rohingya Arakan, sebuah kelompok bersenjata Rohingya.

Lebih dari 700.000 orang etnis Rohingya meninggalkan negara bagian Rakhine di barat Myanmar setelah tindakan keras militer yang dimulai Agustus tahun lalu sebagai tanggapan atas serangan-serangan ARSA terhadap pos keamanan.

Pernyataan Kantor Presiden Myanmar pada Senin menyebut panel itu "bagian dari inisiatif nasional untuk mengupayakan rekonsiliasi, perdamaian, stabilitas dan pembangunan di Rakhine."

Komisi itu adalah salah satu dari beberapa yang dibentuk dalam beberapa bulan terakhir untuk menyelesaikan masalah di negara bagian Rakhine, yang diistilahkan PBB sebagai "contoh buku teks pembersihan etnis", demikian menurut siaran kantor berita Reuters. (Uu.M016)

Baca juga:
UNHCR: Rohingya masih terancam kekerasan dan penganiayaan di Myanmar
PBB serukan bantuan lebih besar untuk pengungsi Rohingya
 

Pewarta: -
Editor: Maryati
COPYRIGHT © ANTARA 2018