Warga mengaktifkan Kartu Program Keluarga Harapan (PKH) di gerai ATM BNI pada acara pencairan PKH Non Tunai tahap pertama di Pendopo Kabupaten Jombang, Jawa Timur . Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dapat digunakan di anjungan tunai mandiri (ATM) di beberapa bank milik pemerintah, ini dimaksudkan agar masyarakat lebih mudah mengaksesnya dan penerima PKH agar mulai belajar menabung. (ANTARA FOTO/Syaiful Arif)
Pada pencairan berikutnya, aparat tidak ikut lagi ke ATM. Karena sudah dijelaskan cara menarik uang, serta mengubah password ATM
Pamekasan (ANTARA News) - Banyak penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur yang tidak mengerti tentang cara mengambil uang di anjungan tunai mandiri (ATM) sehingga harus dipandu oleh aparat desa.
"Temuan ini, saat kami menggelar reses ke beberapa kecamatan di Pamekasan selama kurun waktu enam bulan terakhir ini," kata anggota Komisi IV DPRD Pamekasan Zainal Abidin di Pamekasan, Senin.
Awalnya, DPRD Pamekasan banyak menerima laporan dari masyarakat bahwa sebagian oknum aparat desa mengambil manfaat dari program yang dicanangkan pemerintah pusat itu, dengan mengambil ATM dan menyimpan PIN penerima bantuan. Oknum aparat, demikian laporan yang diterima Komisi IV DPRD Pamekasan memotong dana dari penerima bantuan PKH.
Namun, setelah DPRD mendengarkan aspirasi langsung kepada masyarakat, aparat desa, dan petugas pendamping bantuan PKH di beberapa pelosok di Kabupaten Pamekasan, kabar itu tidak benar, ujarnya.
"Yang benar, aparat desa di awal-awal pencairan memang membantu warga penerima bantuan PKH datang ke ATM, untuk memberitahu cara mengambil uang. Kan bantuannya melalui ATM," ujar Zainal.
Aparat juga membawa serta anggota keluarga lainnya, seperti anaknya, saudara, atau siapapun yang dianggap bisa cepat mengerti tentang cara penarikan bantuan PKH di bank melalui ATM tersebut. "Pada pencairan berikutnya, aparat tidak ikut lagi ke ATM. Karena sudah dijelaskan tentang cara menarik uang, serta cara mengubah password ATM tersebut," kata Zainal.
Baca juga: Mensos pastikan penyaluran bantuan PKH 2019 bakal pakai sistem "non flat"
Baca juga: Mensos: pemerintah tambah bantuan PKH tekan kemiskinan
Memang ada diantara orang yang diajak ke ATM oleh penerima bantuan PKH itu yang diberi upah. Tapi, sekadar untuk mengganti uang bensin, dan atas persetujuan penerima bantuan, katanya.
Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) Pamekasan Zainal Abidin ini lebih lanjut menjelaskan, kendala teknis pada tahap pertama pencairan bantuan PKH itu umumnya terjadi di desa-desa yang warganya masih banyak yang buta huruf. "Kalau penerima bantuan yang di perkotaan, relatif tidak ada persoalan."
Sementara itu, berdasarkan data di Dinas Sosial Pemkab Pamekasan, penerima bantuan PKH tahun ini bertambah sebanyak 13.120 orang. Awalnya, jumlah warga Pamekasan penerima bantuan PKH sebanyak 29.466 orang. Pada 2018 jumlah penerima bantuan PKH menjadi 42.586 orang.
"Temuan ini, saat kami menggelar reses ke beberapa kecamatan di Pamekasan selama kurun waktu enam bulan terakhir ini," kata anggota Komisi IV DPRD Pamekasan Zainal Abidin di Pamekasan, Senin.
Awalnya, DPRD Pamekasan banyak menerima laporan dari masyarakat bahwa sebagian oknum aparat desa mengambil manfaat dari program yang dicanangkan pemerintah pusat itu, dengan mengambil ATM dan menyimpan PIN penerima bantuan. Oknum aparat, demikian laporan yang diterima Komisi IV DPRD Pamekasan memotong dana dari penerima bantuan PKH.
Namun, setelah DPRD mendengarkan aspirasi langsung kepada masyarakat, aparat desa, dan petugas pendamping bantuan PKH di beberapa pelosok di Kabupaten Pamekasan, kabar itu tidak benar, ujarnya.
"Yang benar, aparat desa di awal-awal pencairan memang membantu warga penerima bantuan PKH datang ke ATM, untuk memberitahu cara mengambil uang. Kan bantuannya melalui ATM," ujar Zainal.
Aparat juga membawa serta anggota keluarga lainnya, seperti anaknya, saudara, atau siapapun yang dianggap bisa cepat mengerti tentang cara penarikan bantuan PKH di bank melalui ATM tersebut. "Pada pencairan berikutnya, aparat tidak ikut lagi ke ATM. Karena sudah dijelaskan tentang cara menarik uang, serta cara mengubah password ATM tersebut," kata Zainal.
Baca juga: Mensos pastikan penyaluran bantuan PKH 2019 bakal pakai sistem "non flat"
Baca juga: Mensos: pemerintah tambah bantuan PKH tekan kemiskinan
Memang ada diantara orang yang diajak ke ATM oleh penerima bantuan PKH itu yang diberi upah. Tapi, sekadar untuk mengganti uang bensin, dan atas persetujuan penerima bantuan, katanya.
Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) Pamekasan Zainal Abidin ini lebih lanjut menjelaskan, kendala teknis pada tahap pertama pencairan bantuan PKH itu umumnya terjadi di desa-desa yang warganya masih banyak yang buta huruf. "Kalau penerima bantuan yang di perkotaan, relatif tidak ada persoalan."
Sementara itu, berdasarkan data di Dinas Sosial Pemkab Pamekasan, penerima bantuan PKH tahun ini bertambah sebanyak 13.120 orang. Awalnya, jumlah warga Pamekasan penerima bantuan PKH sebanyak 29.466 orang. Pada 2018 jumlah penerima bantuan PKH menjadi 42.586 orang.
Pewarta: Abd Aziz
Editor: Zita Meirina
COPYRIGHT © ANTARA 2018
Editor: Zita Meirina
COPYRIGHT © ANTARA 2018
0 comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.