Presiden Joko Widodo menyampaikan keterangan pers bersama Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF) Christine Lagarde setelah meninjau pelayanan KIS di Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP) , Jakarta,Senin (26/2/2018). (ANTARA/Hanni Sofia Soepardi)
Jakarta (ANTARA News) - Presiden Joko Widodo mengemukakan bahwa Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF) Christine Lagarde memuji sistem kesehatan Indonesia saat mengunjungi Rumah Sakit Pusat Pertamina di Jakarta pada Senin (26/2).
"Kemarin Managing Director Madam Lagarde terheran-heran, Beliau menyampaikan bahwa negara dengan pelayanan jasa kesehatan pemerintah yang ratusan juta penduduk seperti Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) ini, di dunia ini mungkin hanya di Indonesia dengan jumlah yang sangat besar seperti itu, ada yang lain tapi jumlahnya kecil-kecil," kata Presiden Joko Widodo di kawasan industri Delta Silicon, Cikarang, Jawa Barat, Selasa, usai meresmikan pabrik bahan baku obat dan produk biologi PT Kalbio Global Medika, anak usaha PT Kalbe Farma Tbk.
Pada Senin (26/2), Presiden Joko Widodo dan Direktur Pelaksana IMF Christine Lagarde "blusukan" ke Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP) Kebayoran Baru dan menunjukkan pelaksanaan program JKN di Indonesia.
"Bahkan di Amerika dengan 300 juta penduduk atau terbesar nomor tiga di dunia, sistemnya kapitalis, pemerintahnya tidak menyediakan Universal Care. Madam Lagarde sangat tertarik program pemerintah Indonesia, JKN, BPJS, Kartu Indonesia Sehat, yang sekarang sudah mencakup 193,1 juta masyarakat kita yang masuk, yang gratisnya 92,4 juta yang kita berikan kepada masyarakat kurang mampu," jelas Presiden.
"Pengobatan yang tadinya dilihat sebagai kemewahan, sesuatu yang sering tidak terjangkau, menjadi sesuatu hak yang sangat mendasar, hak universal bagi seluruh warga. Itulah sebuah perubahan mental, perubahan budaya yang sangat mendasar," katanya.
Dampak turunannya, investor yang berinvestasi di Indonesia bisa berinvestasi dengan penuh keyakinan.
"Iya dong, karena pasar (Indonesia) besar sekali, dengan pertumbuhan ekonomi yang konsisten, dengan bertambah pesatnya warga kita yang masuk golongan kelas menengah dan dengan kebijakan pemerintah yang sering disampaikan bahwa kesehatan dan pengobatan adalah hak mendasar bagi setiap dan seluruh warga negara Indonesia, sekali lagi permintaan dan pasar bagi produk dari industri farmasi pasti terjamin," kata Presiden.
"Kemarin Managing Director Madam Lagarde terheran-heran, Beliau menyampaikan bahwa negara dengan pelayanan jasa kesehatan pemerintah yang ratusan juta penduduk seperti Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) ini, di dunia ini mungkin hanya di Indonesia dengan jumlah yang sangat besar seperti itu, ada yang lain tapi jumlahnya kecil-kecil," kata Presiden Joko Widodo di kawasan industri Delta Silicon, Cikarang, Jawa Barat, Selasa, usai meresmikan pabrik bahan baku obat dan produk biologi PT Kalbio Global Medika, anak usaha PT Kalbe Farma Tbk.
Pada Senin (26/2), Presiden Joko Widodo dan Direktur Pelaksana IMF Christine Lagarde "blusukan" ke Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP) Kebayoran Baru dan menunjukkan pelaksanaan program JKN di Indonesia.
"Bahkan di Amerika dengan 300 juta penduduk atau terbesar nomor tiga di dunia, sistemnya kapitalis, pemerintahnya tidak menyediakan Universal Care. Madam Lagarde sangat tertarik program pemerintah Indonesia, JKN, BPJS, Kartu Indonesia Sehat, yang sekarang sudah mencakup 193,1 juta masyarakat kita yang masuk, yang gratisnya 92,4 juta yang kita berikan kepada masyarakat kurang mampu," jelas Presiden.
"Pengobatan yang tadinya dilihat sebagai kemewahan, sesuatu yang sering tidak terjangkau, menjadi sesuatu hak yang sangat mendasar, hak universal bagi seluruh warga. Itulah sebuah perubahan mental, perubahan budaya yang sangat mendasar," katanya.
Dampak turunannya, investor yang berinvestasi di Indonesia bisa berinvestasi dengan penuh keyakinan.
"Iya dong, karena pasar (Indonesia) besar sekali, dengan pertumbuhan ekonomi yang konsisten, dengan bertambah pesatnya warga kita yang masuk golongan kelas menengah dan dengan kebijakan pemerintah yang sering disampaikan bahwa kesehatan dan pengobatan adalah hak mendasar bagi setiap dan seluruh warga negara Indonesia, sekali lagi permintaan dan pasar bagi produk dari industri farmasi pasti terjamin," kata Presiden.
Pewarta: Desca Lidya Natalia
Editor: Maryati
COPYRIGHT © ANTARA 2018
Editor: Maryati
COPYRIGHT © ANTARA 2018
0 comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.