"Pilkada Jakarta perlu pakta perjanjian khusus"

Pewarta: Heru Suyitno

ilustrasi Pilkada DKI Jakarta (ANTARA News/Ridwan Triatmodjo)

Magelang (ANTARA News) - Para kandidat yang akan bertarung dalam Pemilihan Kepada Daerah (Pilkada) DKI Jakarta sebaiknya menandatangi pakta perjanjian khusus agar tidak melakukan kampanye hitam dan menyebarkan isu-isu SARA, kata Direktur Wahid Institute Yenny Wahid.

Yenny di Magelang, Jateng, Jumat, mengatakan penandatanganan pakta perjanjian tersebut semestinya difasilitasi KPU DKI Jakarta.

Ia mengatakan hal tersebut di Studio Mendut, Kabupaten Magelang, usai jumpa pers rencana pertunjukan "Centhini Gunung" oleh Komunitas Lima Gunung bekerja sama dengan Wahid Institute.

"Para kandidat untuk menandatangani pakta perjanjian agar tidak menggunakan black campain dengan menggunakan isu-isu yang bisa mengoyak-oyak persatuan masyarakat. Kami sudah mulai melihat di sosial media, berupa ungkapan-ungkapan kebencian, ungkapan penistaan berdasarkan isu-isu SARA sudah mulai terjadi," katanya.

Ia mengatakan hal ini jika tidak dilakukan pencegahan pastinya akan memperdalam konflik di masyarakat.

Para pendukung, katanya, boleh saja tidak setuju dengan masing-masing kandidat dan boleh mengkritisi terutama rekam jejak dari para kandidat yang bersangkutan.

"Boleh tidak setuju dengan para kandidat. Boleh mengkritisi, justru malah bagus mengkritisi karena itu akan memberikan edukasi kepada masyarakat," katanya.

Menurut dia yang perlu dikritisi adalah rekam jejak dari para calon, lalu kinerja selama ini kiprahnya bagaimana di masyarakat tetapi bukan asal-usul SARA.

Menurut dia, ketiga cagub baik Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Anies Baswedan, dan Agus Harimurti Yudhoyono memiliki kemampuan sepadan, bahkan ketiganya juga memiliki peluang yang sama.

Editor: Ruslan Burhani

COPYRIGHT © ANTARA 2016