Presiden Joko Widodo (Jokowi). (ANTARA/Widodo S. Jusuf/P003)
Saya ingin setelah ini hitung-hitungan masalah berapa belanja modal ..."
Jakarta (ANTARA News) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus menjadi instrumen fiskal.
"Untuk pengentasan kemiskinan, pengurangan ketimpangan, penciptaan lapangan kerja serta mendukung ruang gerak perekonomian," kata Presiden saat memimpin Rapat Terbatas membahas jenis-jenis belanja APBN di Kantor Presiden di Jakarta, Jumat.
Untuk itu, menurut Presiden, kebijakan belanja dalam APBN harus difokuskan pada peningkatan kualitas belanja produktif dan prioritas.
"Seperti mendorong pembangunan infrastruktur, memberikan perlindungan sosial, penguatan desentralisasi fiskal dan juga subsidi yang tepat sasaran," katanya.
Presiden Jokowi juga meminta kebijakan belanja APBN harus diarahkan pada peningkatan efisiensi dan penajaman belanja barang untuk meningkatkan ruang fiskal.
"Saya ingin setelah ini hitung-hitungan masalah berapa belanja modal yang akan saya patok, sehingga pembagian ke bawahnya akan semakin jelas," demikian Presiden Joko Widodo.
Dalam rapat terbatas ini beberapa menteri yang hadir diantaranya Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko Polhukam Wiranto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung.
"Untuk pengentasan kemiskinan, pengurangan ketimpangan, penciptaan lapangan kerja serta mendukung ruang gerak perekonomian," kata Presiden saat memimpin Rapat Terbatas membahas jenis-jenis belanja APBN di Kantor Presiden di Jakarta, Jumat.
Untuk itu, menurut Presiden, kebijakan belanja dalam APBN harus difokuskan pada peningkatan kualitas belanja produktif dan prioritas.
"Seperti mendorong pembangunan infrastruktur, memberikan perlindungan sosial, penguatan desentralisasi fiskal dan juga subsidi yang tepat sasaran," katanya.
Presiden Jokowi juga meminta kebijakan belanja APBN harus diarahkan pada peningkatan efisiensi dan penajaman belanja barang untuk meningkatkan ruang fiskal.
"Saya ingin setelah ini hitung-hitungan masalah berapa belanja modal yang akan saya patok, sehingga pembagian ke bawahnya akan semakin jelas," demikian Presiden Joko Widodo.
Dalam rapat terbatas ini beberapa menteri yang hadir diantaranya Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko Polhukam Wiranto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung.
Editor: Priyambodo RH
COPYRIGHT © ANTARA 2016
0 comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.