Foto udara sebagian Pulau Mansinam, di Kabupaten Manokwari, Papua Barat, Minggu (18/9/2016). Pembangunan terus ditingkatkan di provinsi itu. Baru-baru ini enam negara Pasifik menyoalkan kembali kondisi HAM di Papua dan Papua Barat, yang langsung ditangkis Perwakilan Tetap Indonesia di PBB. (ANTARA FOTO/Olha Mulalinda)
Jakarta (ANTARA News) - Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) mengecam pernyataan para pemimpin negara-negara Pasifik kepada masyarakat Provinsi Papua Barat supaya keluar dari Indonesia dan kemudian memerdekakan daerah itu menjadi negara tersendiri.
Wakil Ketua ICMI, Priyo Budi Santoso, dalam siaran persnya yang diterima, di Jakarta, Kamis, menuduh para pemimpin negara Pasifik mengeluarkan pernyataan bahwa telah terjadi hal-hal yang buruk di Papua Barat.
"Negara-negara Pasifik jangan turut campur urusan dalam negeri Indonesia, dengan pernyataan provokatif agar Papua Barat dibebaskan menentukan nasibnya sendiri," kata dia.
Di depan Sidang Umum PBB, di New York, beberapa waktu lalu, Perdana Menteri Solomon Islands, Manasye Sogavere, menyatakan, telah terjadi pelanggaran HAM di Papua Barat sehingga mendesak masyarakat supaya menentukan nasibnya sendiri melalui referendum yaitu dengan tetap di dalam kerangka NKRI atau memisahkan diri.
Priyo menegaskan Provinsi Papua Barat adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Indonesia sehingga kalau ada masalah maka yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan adalah Pemerintah Indonesia sendiri bukan negara lain.
"Tak sepatutnya sebagai negara tetangga, mereka melakukan hal tersebut karena masalah Papua Barat adalah persoalan internal di Indonesia sebagai negara berdaulat dan sebagai anggota PBB," menurut dia.
Wakil Ketua ICMI, Priyo Budi Santoso, dalam siaran persnya yang diterima, di Jakarta, Kamis, menuduh para pemimpin negara Pasifik mengeluarkan pernyataan bahwa telah terjadi hal-hal yang buruk di Papua Barat.
"Negara-negara Pasifik jangan turut campur urusan dalam negeri Indonesia, dengan pernyataan provokatif agar Papua Barat dibebaskan menentukan nasibnya sendiri," kata dia.
Di depan Sidang Umum PBB, di New York, beberapa waktu lalu, Perdana Menteri Solomon Islands, Manasye Sogavere, menyatakan, telah terjadi pelanggaran HAM di Papua Barat sehingga mendesak masyarakat supaya menentukan nasibnya sendiri melalui referendum yaitu dengan tetap di dalam kerangka NKRI atau memisahkan diri.
Priyo menegaskan Provinsi Papua Barat adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Indonesia sehingga kalau ada masalah maka yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan adalah Pemerintah Indonesia sendiri bukan negara lain.
"Tak sepatutnya sebagai negara tetangga, mereka melakukan hal tersebut karena masalah Papua Barat adalah persoalan internal di Indonesia sebagai negara berdaulat dan sebagai anggota PBB," menurut dia.
Editor: Ade Marboen
COPYRIGHT © ANTARA 2016
0 comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.