Presiden Joko Widodo (kiri) berbincang dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla (kanan) sebelum memimpin rapat terbatas tentang investasi di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (31/1/2018). Ratas tersebut membahas perbaikan iklim investasi di Indonesia. (ANTARA/Puspa Perwitasari) ()
Jakarta (ANTARA News) - Presiden Joko Widodo ingin agar izin tenaga kerja asing yang hingga kini masih berbelit-belit segera dipermudah.
Sekretaris Kabinet Pramono Anung setelah rapat terbatas bertema peningkatan investasi dan peningkatan ekspor yang dipimpin Presiden Jokowi di Kantor Presiden Jakarta, Rabu, mengatakan sampai saat ini disadari ada begitu banyak hal yang berkaitan dengan izin tenaga kerja asing masih berbelit-belit.
"Dan Presiden sudah instruksikan ke seluruh kementerian terkait. Menkumham, Menaker, menteri teknis ada di perdagangan, perindustrian, KKP, Kementerian ESDM, untuk disederhanakan. Diberikan waktu dua minggu," kata Pramono.
Ia menambahkan, jika hal itu tidak segera diselesaikan maka akan dibuatkan Perpres untuk mengatur tentang hal tersebut.
"Karena memang sudah tidak zamannya lagi kita mempersulit investasi, sudah tidak zamannya lagi kita mempersulit orang yang mau masuk bekerja di republik ini," katanya.
Namun, ia menegaskan, tentunya tenaga kerja asing yang dimaksud adalah mereka yang mempunyai kapasitas pengetahuan dan yang juga dibutuhkan di Indonesia.
"Bukan tenaga kerja asing di lapangan, terutama untuk level manajemen, direksi, dan sebagainya," katanya.
Hal itu dilakukan sebagai upaya untuk mendongkrak "ease of doing business" di Indonesia agar semakin kompetitif meskipun "investment grade" Indonesia sudah semakin membaik.
Sekretaris Kabinet Pramono Anung setelah rapat terbatas bertema peningkatan investasi dan peningkatan ekspor yang dipimpin Presiden Jokowi di Kantor Presiden Jakarta, Rabu, mengatakan sampai saat ini disadari ada begitu banyak hal yang berkaitan dengan izin tenaga kerja asing masih berbelit-belit.
"Dan Presiden sudah instruksikan ke seluruh kementerian terkait. Menkumham, Menaker, menteri teknis ada di perdagangan, perindustrian, KKP, Kementerian ESDM, untuk disederhanakan. Diberikan waktu dua minggu," kata Pramono.
Ia menambahkan, jika hal itu tidak segera diselesaikan maka akan dibuatkan Perpres untuk mengatur tentang hal tersebut.
"Karena memang sudah tidak zamannya lagi kita mempersulit investasi, sudah tidak zamannya lagi kita mempersulit orang yang mau masuk bekerja di republik ini," katanya.
Namun, ia menegaskan, tentunya tenaga kerja asing yang dimaksud adalah mereka yang mempunyai kapasitas pengetahuan dan yang juga dibutuhkan di Indonesia.
"Bukan tenaga kerja asing di lapangan, terutama untuk level manajemen, direksi, dan sebagainya," katanya.
Hal itu dilakukan sebagai upaya untuk mendongkrak "ease of doing business" di Indonesia agar semakin kompetitif meskipun "investment grade" Indonesia sudah semakin membaik.
Pewarta: Hanni Sofia
Editor: Tasrief Tarmizi
COPYRIGHT © ANTARA 2018
Editor: Tasrief Tarmizi
COPYRIGHT © ANTARA 2018
0 comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.