Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono. (ANTARA /Aprillio Akbar)
Jakarta (ANTARA News) - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyebut perumahan kumuh banyak terdapat di perkotaan sehingga diperlukan upaya untuk meningkatkan habitat masyarakat.
Dalam Peringatan Hari Habitat dan Hari Kota Dunia, Menteri Basuki menilai justru hunian di daerah pedesaan lebih tentram dan cenderung tidak ada masalah perumahan, berbeda dengan di perkotaan yang terdapat banyak rumah kumuh.
"Di desa itu rumahnya oke-oke saja, tapi rumah kumuh banyaknya di kota. Banyak hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan habitat di perkotaan," kata Basuki di Kantor Kementerian PUPR Jakarta, Senin.
Ia menjelaskan untuk mengembangkan habitat perkotaan tentunya memerlukan partisipasi dari masyarakat, serta saling memberikan informasi sebelum membuat keputusan dengan pemangku kepentingan dan masyarakat yang terlibat.
Menurut dia, pengembangan habitat di perkotaan khususnya di Indonesia membutuhkan kesabaran karena melibatkan masyarakat sebelumnya dan banyaknya komunitas yang menjadikan habitat itu terbangun.
"Acceptability (penerimaan) dari masyarakat itu penting karena habitat dan perkotaan ini pernak-perniknya banyak sekali. Memang dibutuhkan kesabaran karena melibatkan masyarakat sebelumnya. Kita tidak boleh mengabaikan itu," ungkap Basuki.
Ada pun peringatan Hari Habitat Dunia mengingatkan bahwa saat ini lebih dari setengah penduduk dunia tinggal di perkotaan yang artinya dunia telah terjadi transformasi aktivitas perkotaan di sebagian besar belahan bumi.
Pergeseran populasi aktivitas perdesaan ke perkotaan diperkirakan masih akan terus berlanjut, di mana badan dunia PBB memprediksikan bahwa 60 persen penduduk dunia akan hidup di perkotaan pada tahun 2060.
Pertumbuhan penduduk dan urbanisasi secara langsung akan berdampak kepada meningkatnya kebutuhan akan tempat tinggal. Perumahan menjadi salah satu elemen dasar dalam urbanisasi, setidaknya setengah dari lahan perkotaan digunakan sebagai hunian bagi masyarakat perkotaan.
Kegagalan dalam penyediaan hunian yang layak bagi warga kota tentunya akan berdampak kepada keberlanjutan pembangunan kota dan menimbulkan berbagai masalah perkotaan seperti kemacetan hingga permukiman kumuh.
(T.M053/R010)
Dalam Peringatan Hari Habitat dan Hari Kota Dunia, Menteri Basuki menilai justru hunian di daerah pedesaan lebih tentram dan cenderung tidak ada masalah perumahan, berbeda dengan di perkotaan yang terdapat banyak rumah kumuh.
"Di desa itu rumahnya oke-oke saja, tapi rumah kumuh banyaknya di kota. Banyak hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan habitat di perkotaan," kata Basuki di Kantor Kementerian PUPR Jakarta, Senin.
Ia menjelaskan untuk mengembangkan habitat perkotaan tentunya memerlukan partisipasi dari masyarakat, serta saling memberikan informasi sebelum membuat keputusan dengan pemangku kepentingan dan masyarakat yang terlibat.
Menurut dia, pengembangan habitat di perkotaan khususnya di Indonesia membutuhkan kesabaran karena melibatkan masyarakat sebelumnya dan banyaknya komunitas yang menjadikan habitat itu terbangun.
"Acceptability (penerimaan) dari masyarakat itu penting karena habitat dan perkotaan ini pernak-perniknya banyak sekali. Memang dibutuhkan kesabaran karena melibatkan masyarakat sebelumnya. Kita tidak boleh mengabaikan itu," ungkap Basuki.
Ada pun peringatan Hari Habitat Dunia mengingatkan bahwa saat ini lebih dari setengah penduduk dunia tinggal di perkotaan yang artinya dunia telah terjadi transformasi aktivitas perkotaan di sebagian besar belahan bumi.
Pergeseran populasi aktivitas perdesaan ke perkotaan diperkirakan masih akan terus berlanjut, di mana badan dunia PBB memprediksikan bahwa 60 persen penduduk dunia akan hidup di perkotaan pada tahun 2060.
Pertumbuhan penduduk dan urbanisasi secara langsung akan berdampak kepada meningkatnya kebutuhan akan tempat tinggal. Perumahan menjadi salah satu elemen dasar dalam urbanisasi, setidaknya setengah dari lahan perkotaan digunakan sebagai hunian bagi masyarakat perkotaan.
Kegagalan dalam penyediaan hunian yang layak bagi warga kota tentunya akan berdampak kepada keberlanjutan pembangunan kota dan menimbulkan berbagai masalah perkotaan seperti kemacetan hingga permukiman kumuh.
(T.M053/R010)
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2017
0 comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.