PEMBAHASAN RUU APBN 2019 Menteri Keuangan Sri Mulyani (tengah) bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro (kanan) dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo (kiri) mengikuti rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/10/2018). Rapat tersebut membahas pembicaraan Tingkat I RUU APBN Tahun Anggaran 2019. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/foc. (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)
Jakarta (ANTARA News) - Rapat Badan Anggaran DPR RI bersama dengan pemerintah menyepakati RUU APBN 2019 untuk mendapatkan persetujuan di rapat paripurna yang berlangsung pada Rabu (31/10).
"Ini dapat kita teruskan untuk pengambilan keputusan di tingkat dua pada rapat paripurna," kata Ketua Badan Anggaran DPR RI Azis Syamsuddin saat memimpin rapat kerja dengan pemerintah di Jakarta, Selasa.
Dalam pandangan mini fraksi, enam fraksi memberikan persetujuan atas RUU APBN 2019, tiga fraksi memberikan persetujuan dengan catatan dan satu fraksi yaitu Gerindra tidak memberikan pandangan.
RUU APBN 2019 disusun berdasarkan asumsi pertumbuhan ekonomi 5,3 persen, tingkat inflasi 3,5 persen, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS Rp15.000 dan suku bunga SPN 3 bulan 5,3 persen.
Asumsi kurs mengalami perubahan signifikan dari draf awal yang ditetapkan sebesar Rp14.400 per dolar AS, mengingat masih tingginya ketidakpastian global pada 2019.
Selain itu, harga ICP minyak diputuskan 70 dolar AS per barel, lifting minyak 775 ribu barel per hari dan lifting gas 1.250 ribu barel setara minyak per hari.
Dari asumsi tersebut, pendapatan negara ditetapkan sebesar Rp2.165,1 triliun dan belanja negara sebesar Rp2.461,1 triliun. Dengan postur APBN 2019 itu, maka defisit anggaran ditargetkan mencapai Rp296 triliun atau sekitar 1,84 persen terhadap PDB.
Dari pendapatan negara, penerimaan perpajakan ditargetkan sebesar Rp1.786,4 triliun, penerimaan negara bukan pajak Rp378,3 triliun dan hibah Rp400 miliar.
Sedangkan dari belanja negara, pagu belanja pemerintah pusat ditetapkan Rp1.634,3 triliun serta transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp826,8 triliun.
Belanja pemerintah pusat ini akan dimanfaatkan untuk membangun SDM, efektifitas perlindungan sosial, pelaksanaan agenda demokrasi, pengadaan infrastruktur, efisiensi birokrasi dan mengantisipasi ketidakpastian.
Berdasarkan postur tersebut, belanja Kementerian Lembaga ditetapkan sebesar Rp855,4 triliun dan belanja non Kementerian Lembaga sebesar Rp778,9 triliun.
Dari belanja non Kementerian Lembaga, pembiayaan bunga utang ditetapkan sebesar Rp275,9 triliun dan subsidi energi Rp160 triliun.
Untuk menutup defisit anggaran, pembiayaan anggaran ditargetkan Rp296 triliun yang sebesar Rp359,3 triliun diantaranya dipenuhi melalui pembiayaan utang.
Postur APBN 2019 ini juga mencantumkan belanja untuk cadangan penanggulangan bencana di NTB dan Sulawesi Tenggara sebesar Rp10 triliun dan cadangan "pooling fund" bencana Rp1 triliun.
Baca juga: Menkeu: APBN 2019 disusun dengan hati-hati dan kredibel
"Ini dapat kita teruskan untuk pengambilan keputusan di tingkat dua pada rapat paripurna," kata Ketua Badan Anggaran DPR RI Azis Syamsuddin saat memimpin rapat kerja dengan pemerintah di Jakarta, Selasa.
Dalam pandangan mini fraksi, enam fraksi memberikan persetujuan atas RUU APBN 2019, tiga fraksi memberikan persetujuan dengan catatan dan satu fraksi yaitu Gerindra tidak memberikan pandangan.
RUU APBN 2019 disusun berdasarkan asumsi pertumbuhan ekonomi 5,3 persen, tingkat inflasi 3,5 persen, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS Rp15.000 dan suku bunga SPN 3 bulan 5,3 persen.
Asumsi kurs mengalami perubahan signifikan dari draf awal yang ditetapkan sebesar Rp14.400 per dolar AS, mengingat masih tingginya ketidakpastian global pada 2019.
Selain itu, harga ICP minyak diputuskan 70 dolar AS per barel, lifting minyak 775 ribu barel per hari dan lifting gas 1.250 ribu barel setara minyak per hari.
Dari asumsi tersebut, pendapatan negara ditetapkan sebesar Rp2.165,1 triliun dan belanja negara sebesar Rp2.461,1 triliun. Dengan postur APBN 2019 itu, maka defisit anggaran ditargetkan mencapai Rp296 triliun atau sekitar 1,84 persen terhadap PDB.
Dari pendapatan negara, penerimaan perpajakan ditargetkan sebesar Rp1.786,4 triliun, penerimaan negara bukan pajak Rp378,3 triliun dan hibah Rp400 miliar.
Sedangkan dari belanja negara, pagu belanja pemerintah pusat ditetapkan Rp1.634,3 triliun serta transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp826,8 triliun.
Belanja pemerintah pusat ini akan dimanfaatkan untuk membangun SDM, efektifitas perlindungan sosial, pelaksanaan agenda demokrasi, pengadaan infrastruktur, efisiensi birokrasi dan mengantisipasi ketidakpastian.
Berdasarkan postur tersebut, belanja Kementerian Lembaga ditetapkan sebesar Rp855,4 triliun dan belanja non Kementerian Lembaga sebesar Rp778,9 triliun.
Dari belanja non Kementerian Lembaga, pembiayaan bunga utang ditetapkan sebesar Rp275,9 triliun dan subsidi energi Rp160 triliun.
Untuk menutup defisit anggaran, pembiayaan anggaran ditargetkan Rp296 triliun yang sebesar Rp359,3 triliun diantaranya dipenuhi melalui pembiayaan utang.
Postur APBN 2019 ini juga mencantumkan belanja untuk cadangan penanggulangan bencana di NTB dan Sulawesi Tenggara sebesar Rp10 triliun dan cadangan "pooling fund" bencana Rp1 triliun.
Baca juga: Menkeu: APBN 2019 disusun dengan hati-hati dan kredibel
Pewarta: Satyagraha
Editor: Faisal Yunianto
COPYRIGHT © ANTARA 2018
Editor: Faisal Yunianto
COPYRIGHT © ANTARA 2018
0 comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.