Pemerintah perlu tingkatkan kerja sama internasional dalam perlindungan TKI

Politikus PPP Ady Muzadi (Istimewa)

Jakarta (ANTARA News) - Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Ady Muzadi mengatakan pemerintah agar lebih meningkatkan kerja sama internasional dalam rangka pembinaan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia (TKI).

"Bercermin dari peristiwa eksekusi TKI Tuty Tursilawaty di Arab Saudi, pemerintah perlu untuk lebih meningkatkan perhatian terhadap pembinaan dan perlindungan TKI di mancanegara sesuai perundangan yang berlaku," ujar Ady kepada wartawan di Jakarta, Rabu.
Menurut dia, pemerintah perlu untuk selalu hadir dalam memberikan perlindungan hukum secara maksimal bagi TKI sebagai kewajiban dan  memenuhi hak warga negaranya. 

"Untuk itu, hubungan kerja sama dengan pemangku kepentingan internasional maupun lembaga di penempatan TKI perlu lebih ditingkatkan lagi," ujar Ady. 
Caleg PPP dari Dapil Luar Negeri, Jakarta Pusat, dan Jakarta Selatan ini mengapresiasasi pembinaan dan perlindungan TKI selama ini yang dinilainya sudah sangat baik. 

Menurut dia, pemerintah telah memberikan bimbingan advokasi pada TKI mulai dari penempatan, masa penempatan, dan purnapenempatan. Begitupula dalam penyelesaian perselisihan dengan pengguna maupun pelaksana TKI. 

Namun, lanjut Ady, pemerintah harus  lebih meningkatkan kinerja agar tidak terulang lagi kejadian seperti kasus eksekusi Tuty di Arab Saudi.

"Khusus untuk hubungan dengan internasional ini harus ditingkatkan sehingga TKI di negara penempatannya merasakan perlindungan dari negara," papar Ady.
Berdasarkan data World Bank jumlah TKI di mancanegara sudah mencapai 9 juta pekerja per akhir 2017. Terbesar di Malaysia 55 persen, Arab Saudi 13 persen, dan di Cina atau Taipe 10 persen termasuk di negara-negara lain. 

Khusus Cina dan Taipei, TKI  di Hongkong lebih dari 150.000 orang, di Makau sekitar 20.000 orang, dan Taiwan sekitar 200.000 orang.

Baca juga: Indonesia protes eksekusi mati terhadap Tuti Tursilawati
Baca juga: Amnesty International: Arab Saudi cederai etika diplomasi
Baca juga: Komnas Perempuan sebut eksekusi Tuti sebagai akumulasi kekerasan gender
Baca juga: Anggota DPR kutuk keras eksekusi mati TKI

Pewarta: Sigit Pinardi
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2018